• Home
  • Daerah
  • Dari Rp1,04 Triliun Anggaran Kesehatan Riau, Rp80 Miliar untuk BPJS Kesehatan
Minggu, 18 Februari 2018 | 14:01:38

Dari Rp1,04 Triliun Anggaran Kesehatan Riau, Rp80 Miliar untuk BPJS Kesehatan

Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan/Internet

Pekanbaru, Pesisirnews.com - Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Rp1,04 triliun bidang kesehatan dalam APBD 2018 antara lain untuk mendukung operasional  sejumlah RS dan mendukung pembiayaan  BPJS kesehatan.


"Pembiayaan untuk BPJS Kesehatan perlu didukung dengan porsi lebih besar terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menuntaskan kepesertaan BPJS Kesehatan yang Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Riau, Dedi Parlaungan di Pekanbaru, Kamis.

Menurut dia, alokasi APBD Provinsi Riau tahun 2018 untuk membiayai program BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp80 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp20 miliar dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp60 miliar.

Kenaikan porsi anggaran tersebut, katanya, lebih karena kebijakan yang fokus untuk mendukung program BPJS Kesehatan sehingga masyarakat yang tidak mampu yang terjaring dalam program Jamkesda bisa terintegrasi dengan baik ke JKN-KIS.

"Alokasi anggaran untuk PBI pemegang kartu Jamkesda meliputi anggaran berobat dan uang transportasi bagi pasien yang menjalani rawat inap antar kota/kabupaten di dalam dan di laur provinsi Riau," katanya.

Dedi yang didampingi Kasubag Perencanaan Dinkes Riau, Jajuli, menyebutkan, bagian dari anggaran APBD Provinsi Riau sebesar Rp1,04 itu dialokasikan untuk operasional Dinkes Riau sebesar Rp173,89 miliar, dan  bagian lainnya untuk membiayai peralatan canggih RSUD Arifin Ahmad,  RSUD Petala Bumi, RS Jiwa Tampan, dan bantuan ke pemerintah kabupaten dan kota se-Riau.

Keberadaan peralatan yang makin memadai pada tiap RS maka diharapkan dapat membatasi keinginan masyarakat untuk berobat ke Melaka, Malaysia.

Selain itu, dengan meningkatkan bantuan bagi RS dan pemerintah kabupaten dan kota maka diharapkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat makin meningkat khususnya mendukung suksesnya program JKN-KIS.

 "Alokasi anggaran yang lebih besar itu, maka pemerintah kabupaten dan kota juga bisa memberikan dukungan anggaran dengan porsi 50 persen dari APBD kabupaten dan kota masing-masing," katanya.

Sumber Antarariau.com 


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR