• Home
  • Daerah
  • Penilaian UNESCO dan Nasib 164 jiwa Korban di Dasar Danau Toba
Rabu, 1 Agustus 2018 | 18:49:48

Penilaian UNESCO dan Nasib 164 jiwa Korban di Dasar Danau Toba

Medan, Pesisirnews.com - Tim assessment (Penilai) UNESCO dikabarkan akan turun ke kawasan Danau Toba mulai hari ini 1 Agustus 2018 sampai 5 Agustus 2018. 

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Saharuddin selaku juru bicara dari Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) kepada Pesisirnews.com, Rabu (1/8) melalui siaran persnya.

"Ya, dalam hal ini, agar supaya mendapatkan pengakuan dunia. Bahwa Danau Toba harus berbenah, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya lainnya," kata Saharuddin yang akrab dengan sapaan Sahar Medan ini.

Disebutkan Sahar Medan, 7 Kabupaten, yaitu Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo dan Samosir menjadi penentu penting atas capaian di maksud, agar integrasi harus terbangun antar Kabupaten itu.

Lalu, adakah kaitan kegiatan assessment dari Unesco itu sehingga penghentian evakuasi korban KM Sinar Bangun yang terkesan tergesa - gesa?

Menjawab pertanyaan tersebut, Sahar Medan mengatakan bahwa, "Menteri Koordinasi Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mungkin memiliki jawaban tersendiri," pungkas Sahar. 

Namun dari penilaian Sahar Medan sendiri, sektor pariwisata dan kebudayaan yang selama ini digembar - gemborkan Badan Otorita Danau Toba (BODT) terkena dampak dari penanganan KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba 18 Juni 2018.

"Penilaian GKT (Geopark Kaldera Toba) mereka harapkan bisa mendongkrak pariwisata Danau Toba. Baik turis lokal ataupun mancanegara, paradoks dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkesan mereka abaikan dengan menjadikan Danau Toba sebagai kuburan massal dan monumen kedukaan," sebutnya. 

Kemudian dikatakannya kembali bahwa, Kegigihan Pemerintah mewujudkan pengakuan UNESCO untuk Danau Toba patut diapresiasi, "namun, kita hanya menuntut perlakuan sebanding dengan komitmen melanjutkan evakuasi 164 Korban KM Sinar Bangun yang masih terdampar di dasar Danau Toba," tegas Sahar Medan. 

Dan imbuhnya lagi, kalau Pemerintah meng-amini pelibatan konsultan dari luar (international) dalam masterplan pengembangan Geopark Kaldera Toba di danau Toba, "lalu kenapa pada proses evakuasi 164 jiwa rakyat Indonesia yang tenggelam tidak melibatkan bantuan kemanusiaan dari dunia international?," imbuhnya mempertanyakan. 

Terakhir menurut Sahar Medan dalam hal ini Pemerintah diminta untuk kembali melanjutkan evakuasi korban tenggelam KM Sinar Bangun. 

"Tidak perlulah sampai ganti Presiden untuk melanjutkan kembali evakuasi korban KM Sinar Bangun. Pak Jokowi pasti mampu.. jika mau bekerja dan bekerja," demikian Sahar Medan. (bim)


BERITA LAINNYA
Mahasiswa Kukerta UNRI Gelar Festival Budaya Gasing
Senin, 20 Agustus 2018 | 12:44:35
Sambut Idul Adha, Bulog Riau Jaga Ketersediaan Pangan
Jumat, 10 Agustus 2018 | 22:45:00
BERIKAN KOMENTAR