• Home
  • Parlemen
  • DPR undang tokoh intelektual hingga LSM bahas Perppu Ormas pada 17-19 Oktober
Jumat, 29 September 2017 | 21:59:39

DPR undang tokoh intelektual hingga LSM bahas Perppu Ormas pada 17-19 Oktober

Pesisirnews.com - Komisi II DPR akan mengundang tokoh intelektual, LSM dan sejumlah ormas untuk mendengarkan aspirasi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 17-19 Oktober 2017. Aspirasi dari semua pihak baik yang pro dan kontra akan dijadikan pertimbangan bagi sepuluh fraksi yang ada di DPR.

Sikap dari fraksi-fraksi akan dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan. DPR hanya memiliki dua opsi keputusan terkait Perppu Ormas yakni menerima atau menolak. Jika Perppu Ormas ditolak, otomatis UU lama akan kembali berlaku. 

"Telah menjadwalkan tanggal 17,18,19 Oktober mengundang seluruh ormas, LSM untuk berpendapat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9) seperti dilansir dari Merdeka.com. 

Muzzammil menuturkan, Fraksi PKS telah melakukan kajian dan menemukan hal-hal yang fatal dari substansi Perppu Ormas. Dia menyebut dalam Perppu tersebut terdapat upaya untuk mengubah UUD 1945. 

"Karena di dalam Perppu tersebut di dalam penjelasannya ada tertulis perubahan Undang-undang Dasar 1945. Dihukumkan orang yang ingin merubah Undang-undang Dasar 1945. Dihukumkan sebagai tindakan pidana," tegas anggota Fraksi PKS ini.

"Padahal perubahan Undang-undang Dasar 1945 itu amanat konstitusi dan dimungkinkan oleh karena itu MPR membuka sejauh prosedur-prosedur sesuai dengan konstitusi dimungkinkan," sambung Muzzammil. 

Selain itu, kata Muzzammil, pembubaran suatu ormas seharusnya mengikuti proses peradilan hukum seperti yang termuat dalam UU Ormas. Sehingga pemerintah sebenarnya tidak berwenang membubarkan ormas secara sepihak. 

"Sudah ada Undang-undang Ormas dan kalau logika hukum digunakan, maka ada peradilan hukum yang harus dihormati dalam proses menentukan pembubaran satu ormas atau hukum apapun. Tidak wewenang eksekutif," ujarnya.

Sumber Merdeka.com 


BERITA LAINNYA
DPRD Kota Pangkalpinang Bahas Ranperda CSR
Kamis, 19 Oktober 2017 | 08:27:14
BERIKAN KOMENTAR