• Home
  • Sumut
  • Wilayah Didominasi Perkebunan BUMN, Desa di Labusel Ini Tak Mau Gunakan DD di Perkebunan
Rabu, 9 Agustus 2017 | 07:48:04

Wilayah Didominasi Perkebunan BUMN, Desa di Labusel Ini Tak Mau Gunakan DD di Perkebunan

Bim
Sumut, Pesisirnews.com  - Salah satu desa yang berada di provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Kecamatan Torgamba, yakni Desa Sei Meranti yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, meski sebagian besar wilayahnya dominan masuk ke dalam area Perkebunan, tidak pernah membangun insfratruktur dengan Dana Desa (DD) di area perkebunan tersebut. 

Kepala Desa Sei Meranti, Ruben Sihombing menyatakan alasannya tersebut ketika ditemui wartawan di ruangannya yang berada tepat di Dusun Bagan Sari, Senin (7/8/2017) kemarin.

"Salah satu alasannya, proses hibah atau pelepasan hak tanah yang merupakan tanah HGU perkebunan, sedikit repot," tukas Ruben Sihombing. 

Seharusnya, lanjut Ruben lagi, pihak perkebunan yang merupakan perusahaan membantu desa sekitar termasuk desa Sei Meranti. "Kalau dana bina lingkungan, sudah ada masuk untuk desa ini. Jadi, untuk insfratruktur, misalnya di afdeling kebun Sei Meranti, ya sama saja kita membangun wilayah perkebunan, jadi terbalik," pungkasnya lagi. 

Selain itu, wilayah yang merupakan pemukiman (selain perkebunan) seperti di Dusun Bagan Sari, misalnya, kata Kades, merupakan wilayah yang prioritas untuk dibangun insfratrukturnya. Apalagi, secara garis besar, penghasilan masyarakat diluar perkebunan berbeda dengan masyarakat di perkebunan. 

"Kalau di kebun, kan karyawan. Beras, tunjangan listrik, dan lain-lainnya sudah dianggarkan perusahaan. Soal jalan, perusahaan kan punya alat berat," beber Ruben lagi. 

Sebagian warganya yang di perkebunan, lanjut Ruben, merasa iri dengan desa sebelah yang masih satu perkebunan yakni, PTPN III Sei Meranti dan masuk ke dalam wilayah provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana desa tersebut membangun insfratruktur di pondok afdeling-afdeling seperti sumur bor, semenisasi dan insfratruktur lainya dari ADD dan DD. 

Warganya yang di perkebunan tersebut iri lantaran di pondok afdeling yang masuk wilayah desa Sei Meranti tidak satupun berdiri insfratruktur. "Sempat jadi dilema bagi saya, warga jadi iri, kenapa di pondok mereka tidak dibangun. Salah satu alasannya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Syukur, perlahan-lahan mereka bisa mengerti," tandasnya. 

Ruben menambahkan, yang namanya perusahaan sewaktu membuka lahan dulunya, sudah barang tentu membangun sarana dan prasana untuk keperluan perusahaan dan karyawan. Dia juga menyebutkan, desa Torgamba yang wilayahnya 100 persen merupakan perkebunan, ADD maupun DD setahu dia, tidak ada dialokasi kan untuk insfratruktur. 

"Biasanya, DD maupun ADD, diperuntukkan untuk ekonomi kerakyatan. Misalnya, baru-baru ini dialokasi kan untuk memberi bantuan ternak kambing kepada masyarakat. Atau hal-hal lain yang sifatnya tidak bangunan insfratruktur," beber Ruben.(rd/bim)


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR