• Home
  • Artikel
  • Penetapan Kawasan TNTN Bertentangan dengan Hukum

Penetapan Kawasan TNTN Bertentangan dengan Hukum

Haikal Senin, 10 Februari 2020 14:40 WIB
Loading...
Pelalawan - Pesisirnews. com - Praktisi Hukum, Apul Sihombing, SH. MH, mengatakan bahwa Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan di keluarkannya Surat Keputusan Nomor 6588/Menhut VII/KUH/2014, pada tanggal 28 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri hulu dengan luas 81.793.ha, adalah merupakan produk Tata Usaha Negara.


Bila dilihat dari ciri - ciri Surat Keputusan Menhut No 6588 tahun 2014 di atas, maka dapat di pastikan bahwa Surat Keputusan ini merupakam produk Tata Usaha Negara (TUN), untuk mengetahui siapa yang berwenang membatalkan Surat Keputusan Nomor 6588 tahun 2014 Tata Usaha Negara (TUN), terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN"). Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara("UU 5/1986") yang berbunyi:


"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, tegas Apul.

Mengenai SK Nomor 6588 tahun 2014 dapat di batalkan apa tidak? Apul menjelaskan untuk mengetahui siapa yang berwenang untuk membatalkan SK Tata Usaha Negara (TUN), terlebih dahulu kita memahami apa yang di maksud dengan Keputusan Tata Usaha sebagaimana tersebut di atas dan di hubungkan dengan pendapat Indro harto dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata( hal 117) mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (beschikking) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (administratieve rechtschandeling).

Berdasarkan pengertian Keputusan TUN dan pendapat Indroharto di atas dapat disimpulkan bahwa SK Menhut Nomor 6588, merupakan suatu tindakan hukum TUN yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk penetapan tertulis sehingga merupakan suatu Keputusan TUN.

Dengan demikian, yang berwenang untuk mencabut sebuah SK yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN adalah badan/pejabat TUN itu sendiri dalam hal ini Menteri Kehutanan.
loading...
Bila demikian SK 6588 tentang penetapan kawasan TNTN dapat di batalkan dengan beberapa alasan, yang pertama adalah alasan kemanusiaan, alasan Hukum, alasan hukum yang dimaksud adalah bahwa penetapan Kawasan TNTN batal demi hukum karena tidak sesuai dgn Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2004 tetang perencanaan Kehutanan. tutup Apul. (Dav)

Tags RiauTimnas Indonesia

Berita Terkait

Komentar

Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.

FB Comments