PESISIRNEWS.COM SIDOARJO - Bupati HM Wardan menghadiri Penandatanganan Nota
Kesepakatan Bersama Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Implementasi E-Goverment Pemerintah
Kota Surabaya Dengan 2 Provinsi & 26 Kabupaten/ Kota, Selasa (8/11)
Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kesempatan itu, Ia mengatakan sangat mendukung
program yang dilakukan KPK untuk mendorong daerah-daerah barbagi sistem
peyelenggaraan pemerintahan sebagai contoh terbaik yaitu Tata kelola
pemerintahan Pelayanan Publik yang baik.
"Kita belajar dari keberhasilan Pemkot surabaya dalam tata
kelola Pemerintahan. Meskipun saat ini di dalam pemerintahan Kabupaten
Inhil masih banyak dibenahi ,tetapi sebagai aparatur negara sudah harus
siap menerapkan E-Planning dan E-Budgeting untuk tujukan Inhil Maju,"
katanya.
Bupati menilai, pengembangan E-Planning maupun sistem
informasi pelayanan perizinan terpadu ini, merupakan jawaban pokok dan
langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
"Untuk itu saya ingin seluruh SKPD di lingkungan
Pemkab.Inhil segera mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi
terintegritas secara optima,sesuai dengan tahapan dan penjadwalan yang
sudah direncanakan," tambahnya.
Wakil Ketua KPK RI. Saut Situmorang Mengatakan jika
kegiatan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan Membangun
peradaban baru bangsa indonesia adalah Negara yang lebih beradab, negara
yang lebih adil, lebih aman, lebih mendukung Ham, lebih efektif, lebih
efisien dan lebih krebilitas.
"5 fungsi utama KPK itu sesuai dengan UU hanya satu saja
sebenarnya penindakan dan lainnya pencegahan, koordinasi, supervisi dan
pencegahan karena dari awal hukum kita untuk membangun peradaban baru,"
jelasnya.
"Jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu sifatnya inovasi,
jangan ragu-ragu sifatnya efektif dan efesien, teknologi bisa membantu
dan teknologi bisa menjebak karena kadang-kadang ketika teknologi
dianggap baik dan terus dicek
Bapak-bapak harus banyak belajar," tambahnya.
Untuk itu, Ia mengatakan pemerintah daerah harus cepat
meyesuaiakan dengan elektonik-elektonik ini dengan karna itulah
meningkat etektensi, etektifitas, membangun peradaban yang baru dan
berkeadilan. (advertorial)
