Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak bermain-main dengan anggaran pemerintah. Hal ini menurutnya akan menjadi salah satu fokus mereka pada program 100 hari kerja tahap kedua.
Kita akan melakukan kembali program 100 hari kedua. Dimana, kita juga sudah
mengundang Walikota dan Bupati seluruh Sumatera Utara dan kita ingatkan kepada mereka beberapa potensi dan kerawanan di instansi pemerintah. Kerena ini salah satu terget kita dalam program 100 hari kedua," kata Agus, Sabtu (15/12).
Kapolda menjelaskan, potensi penyelewengan anggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan program hingga saat ini masih sangat rawan. Beberapa dinas yang menjadi sorotan yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan, Pelayanan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Pekerjaan Umum (PU).
"Saya hanya mengingatkan kepada instansi tersebut untuk mengurangi atau menghindari potensi kerawanan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Mereka harus ingat bahwa Kabupaten/Kota ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah," ungkapnya.
Polisi menurut Agus sangat berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya program pemerintahan serta penggunaan anggaran yang seluruhnya merupakan dana dari masyarakat.
Instansi pemerintah itu bekerja untuk rakyat, dimana anggarannya dari pemerintah dan apa yang mereka kerjakan merupakan program pemerintah. Jangan sampai mereka menyalahgunakan tugasnha. Sementara
polisi akan melakukan pengawasan, sehingga mereka dapat benar-benar menghadirkan kehadiran negara di kabupaten/kota nya," pungkasnya.