PESISIRNEWS.COM - Dalam sepekan setelah disahkannya Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh pemerintahan dan DPR RI, aksi penolakan di berbagai daerah terus bergelombang.
Di Kota Banjar sendiri, aksi penolakan kembali digelar di halaman gedung DPRD Kota Banjar, Senin (12/01/2020). Dengan melibatkan beberapa organisasi Mahasiswa dan buruh diantaranya PMII, GMNI, SPSBB F Sebumi dan WJI.
Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih dan Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi, secara langsung menemui aksi penolakan tersebut.
Aksi yang mengambil tajuk Bakti Pada Amanat Penderitaan Rakyat.
Massa aksi menyatakan 2 tuntutan atau Dwi Tuntutan bakti amanat penderitaan rakyat.
Yang pertama meminta kepada Walikota dan Ketua DPRD Kota Banjar menyatakan sikap bersedia untuk menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja kepada pemerintah pusat dan DPR-RI.
Dan yang kedua, menyepakati kesepakatan bersama untuk siap membangun sinergitas dengan menerbitkan ataupun mengeluarkan perwal yang pro terhadap kepentingan rakyat.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Penolakan Undang-undang Ciptaker atau Omnibus Law Firosul Haq mengatakan aksi penolakan Undang Undang Cipta Kerja ini merupakan bakti pada amanat penderitaan rakyat dan meminta kepada Walikota Banjar serta Ketua DPRD Kota Banjar untuk menyikapi undang-undang yang merugikan rakyat kecil.
" Alhamdulilah Ketua DPRD sudah memastikan 100 persen begitu pula dengan Walikota Banjar sudah menyatakan kesiapannya dalam penolakan undang-undang Cipta kerja, " ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Banjar , Dadang R Kalyubi mengatakan pihaknya bersama Pemerintahan Kota Banjar mendukung apa yang dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh dalam aksi penolakan undang-undang Cipta Kerja ini.
" Kami harus dan wajib menyampaikan aspirasi tersebut kepada pusat, dan kami juga mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan buruh, " ucap Dadang.
pesisirnews.com