TEMBILAHAN (Pesisirnews.com) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan memimpin rapat koordinasi (Rakoor) upaya pembebasan lahan masyarakat pada area kawasan hutan, Selasa (24/5/2022).
Rakoor ini bertujuan guna menyelesaikan permasalahan tata ruang pemukiman masyarakat di Kabupaten Inhil, yang mana pada laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan data pemetaan banyak wilayah pemukiman warga yang masuk ke dalam kawasan hutan.
Dalam penyampaiannya saat rakoor tersebut, Bupati HM. Wardan menerangkan bahwa hal ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting agar bisa menata ruang pemukiman masyarakat yang sudah di mulai kabupaten lain sejak 2018 lalu.
"Dari laporan yang di dapat banyak pemukiman serta fasilitas pemerintah daerah yang masuk ke dalam peta kawasan hutan, ini tentu butuh pendataan ulang atau pembaharuan data guna tidak menjadi masalah ke depannya," jelas Bupati.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati meminta kepada setiap camat agar melakukan pendataan ulang mengenai wilayah pemukiman warga yang masuk ke dalam peta kawasan hutan.
"Segera atur pelaksanaan pendataan dan libatkan BPN guna menghasilkan data wilayah yang benar dan agar mempermudah proses pembangunan ke depannya," tegas Bupati.
Diketahui bahwa kurang lebih 285 000 hektar kawasan hutan Inhil yang merupakan wilayah terluas di Provinsi Riau, di mana wilayah yang sangat luas ini dapat berguna untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Inhil.
"Semoga ini bisa segera dituntaskan sehingga lahir data-data baru yang akurat dan akan langsung kita laporkan ke pusat,” ujar HM. Wardan.
Rakoor ini juga diikuti oleh Asisten I, H. Tantawi Jauhari dan Asisten II, H. Mukhtar T dan dihadiri Kepala Kantah Inhil Fairizon, juga diikuti seluruh camat di Kabupaten Inhil. (PNC/Pop)
Anjar