DURI (Pesisirnews.com) - Pengurus dan anggota Paguyuban Pengrajin Tahu Tempe Duri (PPTTD) mengeluhkan tingginya harga kedelai yang berimbas pada produksi tahu dan tempe. Sementara sesama pengrajin tempe tahu belum kompak untuk menentukan ukuran dan harga yang disepakati dipasaran. Maka yang terjadi antara biaya dan keuntungan yang diperoleh ibarat besar pasak dari pada tiang.
Hal ini disampaikan Mas Budi, Ketua PPTTD Duri saat dikunjungi Wabup Bagus Santoso di lokasi pembuatan kampung tahu tempe Jalan Tri Brata Ujung Kelurahan Duri Barat, Minggu (24/7).
Mas Budi bermusyawarah dengan pengrajin lainnya membentuk organisasi PPTTD dengan tujuan sebagai wadah menyatukan pengrajin tahu tempe untuk keberlangsungan usahanya ditengah melonjaknya bahan produksi kedelai dan lainnya.
Mas Budi mengaku bingung dengan harga kedelai yang makin hari semakin mahal. Kata dia sekarung kedelai isi 50 kilogram harga Rp 630 Ribu padahal sebelumnya masih Rp 350 ribu. Peliknya lagi pengrajin tak berani menaikkan harga eceran dan ukuran tahu tempe yang di jual rata rata Rp 2 ribuan perbiji.
"Sekaran tembus harga Rp 630 itu per karung. Sebelumnya harga di bawah Rp 350, naik Rp 280, ini naik terus meroket sehingga kami sebagai pengrajin tempe itu sudah pasrah hanya untuk bertahan hidup," keluh Budi didampingi sejumlah pengrajin saat dikunjungi Wabup Bagus Santoso.
Lebih lanjut Mas Budi menyampaikan jumlah pengrajin dan kebutuhan tahu tempe lumayan banyak. Pengrajin yang ada di kecamatan Mandau dan terdaftar di PPTTD sebanyak 43 tempat. Sedangkan bahan baku kedelai rata rata 5 ton setiap hari. Karena satu tempat pengrajin memerlukan kedelai 6 karung atau 300 kg.
“Satu pengrajin habis 6 karung atau 300 kg kedelai setiap hari, jadi kalau ada 40 pengrajin maka harus ada 240 karung atau 12.000 Kilogram sama dengan 12 ton total duit belanja kedelai Rp 151 jutaan perhari,†terang Mas Budi.
Sedangkan Kastolani pengurus PPTTD berterima kasih atas kunjungan serta arahan Wabup Bagus Santoso . Kastolani mengeluhkan mahalnya harga kedelai.
"Kami berharap ada jalan keluar terutama harga, memang bahan baku kedelai diimpor dari luar negeri dan terakhir ini, naiknya ini nggak kira-kira," harapnya.
Tak hanya itu, Mas Budi maupun Kastalani menyampaikan bahan baku kedelai mengalami kenaikan harga tak tentu waktu. Dan belum pernah ada cerita penurunan dan saat ini naiknya tidak wajat di harga Rp 630 perkarung isi 59 kilogram.
“Yang jelas untuk harga produksi kita itu biayanya sudah mahal sangat tipis bisa keuntunganya, ibaratnya kami hanya bertahan hidup," katanya dengan mimik muka prihatin.
Diketahui, kenaikan harga kedelai jadi keluhan se Indonesia bahkan perajin tempe di pulau jawa telah menggelar aksi mogok produksi dari tanggal 21-23 Februari 2022 lalu.
Terkait persoalan tersebut Bagus Santoso menyampaikan informasi ketersediaan kedelai di Indonesia memang impor langsung dari luar negeri, Sehingga kedelai lokalpun tak ada kalaupun ada sangat kecil. Bahkan di Kabupaten Bengkalis tidak ada program dari dinas terkait untuk tanaman kedelai.
“Data dari OPD pertanian memang tak ada tanaman kedelai di Bengkalis,†kata wabup.
Menurut kadis Pertanian pada tahun 2019 melalui kementan mengalokasikan kegiatan tanam kedelai 50 hektare untuk Bengkalis tapi tak ada petani yang berminat sehingga batal. Begitupun soal kebutuhan impor kedelai bukan wewenang pemkab.
“Saya langsung kordinasi dengan Kadisperindag Provinsi Pak Taufik untuk merespon keluhan pengrajin tahu tempe. Dan kepada Kadisperindag dan Kadis Koperasi Bengkalis untuk menindaklanjuti kelembagaan dan pemenuhan stok sesuai kewenangan,†kata Bagus Santoso.
Kepada pengrajin tahu tempe Bagus Santoso tetap memompa semangat agar tetap menjalankan usahanya dengan kondisi apapun. Harus sabar dan tenang menyikapi situasi pasar.
“Usaha ini pilihan sebagai sawah ladang kita, yakin akan ada jalan keluarnya meski ibaratnya sekarang ini pada tahaban prihatin ‘bertahan’, pemerintah Insya Allah akan hadir demi rakyatnya,†kata Wabup.
Bagus Santoso berpendapat solusinya adalah mendorong produksi kedelai dalam negeri untuk digunakan sebagai bahan pembuatnya. Kepada pemerintah pusat mengusulkan supaya perajin maupun konsumen produk kedelai jangan selalu dimanjakan dengan harga kedelai murah dari impor. Kondisi ini bisa mengakibatkan gairah petani untuk menanam kedelai menurun, hasilnya Indonesia akan selalu kekurangan produksi dalam negeri.
Bagus Santoso juga meminta pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian besar kewenangan impor pada perusahaan BUMN. Dia berpandangan perusahaan BUMN seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), maupun PT Berdikari (Persero) bisa diamanahkan tugas untuk menjaga stok sekaligus menstabilkan harga. (PNC/Budi)
