BANGKINANG, Pesisirnews.com - Guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) diberbagai sektor, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Tim Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (TAPD) melakukan rapat penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar.
Drs.Yusri M.Si selaku ketua Tim TAPD didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul Bahri di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Selasa (7/9/2021).
Menyikapi hal tersebut Sekda Kampar mengatakan beberapa langkah harus kita sepakati baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, menjelang bulan Desember.
“Masih ada tiga bulan kedepan untuk kita bisa berbuat lebih banyak lagi, terutama dalam mencari solusi terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam peningkatan PAD,†ucap Yusri.
Sekda Kampar memaparkan, yang pertama apa-apa saja retribusi atau hak daerah yang mangkrak di perusahaan dan berapa nominal.
“Contoh hotel, perusahaan-perusahaan dan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama menyurati, setelah itu jadwalkan pertemuan Tim TAPD dengan perusahaan-perusahaan sesegera mungkin agar dengan demikian kita bisa berdiskusi sehingga mereka bisa membayar dan melunasi retribusi yang merupakan hak daerah,†ujar Yusri.
Sekda Kampar menjelaskan kita bukan saja mencari yang belum saja tetapi yang mangkrak yang harus kita kejar dulu.
“Masih banyak PBB-P2 di Kabupaten Kampar yang belum dibayar dan saran saya kerjasama dengan pihak ketiga, perdesa perkecamatan pihak ketiganya sehingga tidak ada sejengkalpun lahan yang tidak bayar dan tidak ada satu rumah pun yang tidak ada PBBnya, ini lah sistem,†harap Yusri.
“Kedepan tentukan pola kerjasamanya, kerjasama percepatan penyelesaian IMB dan PBB, kita pakai SDM-SDM yang ada ini, tapi jika kita mulai dari sekarang percepatan ini, lima tahun kedepan kita pastikan tenaga honor berguguran, dan tenaga honor ini juga anak kamanakan kita juga kan?,†kata Yusri lagi.
Sekda Kampar juga meminta Asisten Administrasi Umum agar membuat SK percepatan IMB dan PBB dan untuk kepala dinas PUPR dan Perkim agar mengecek perumahan-perumahan IMB dan PBBnya dan selesaikan satu persatu perusahaan tersebut.
Kepada kepala dinas perkebunan Sekda Kampar meminta agar sisir seluruh pabrik, PKS dan gudang-gudang di Perkebunan.
“Jika mereka tidak sempat datang, kita yang datang dan bawa izin dan data awal, jika berubah pertanyakan dan lakukan tugas sebaik-baiknya,†tegas Yusri. (Diskominfo Kampar/wan)
