JAKARTA,PESISIRNEWS.COM-Bank Dunia membuat laporan mengejutkan terkait pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan Bank Dunia yang menyebut proyek infrastruktur di Indonesia buruk ini lantas menjadi heboh sebab didiskusikan di berbagai media massa termasuk media sosial. Namun, setelah itu, Bank Dunia seakan "meralat" dengan menyatakan bahwa laporan itu kedaluwarsa sebab ditulis pada tahun 2014. Padahal laporan itu baru dipublikasikan pada Juni 2018 lalu.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan lembaga internasional seperti Bank Dunia seharusnya punya lapisan persetujuan sebelum benar-benar mempublikasikan laporan tersebut. Untuk itu, menurut dia, bocornya laporan yang belum rampung tentu patut dicurigai.
Menurut dia, publikasi laporan dari lembaga penelitian tentu memiliki praktik umum tersendiri (best practices). Ditambah dengan sikap Bank
Dunia yang tersirat plin-plan dengan merevisi konfirmasinya, ada indikasi bahwa Bank Dunia melakukan tindakan yang kurang profesional. "Penerbitan publikasi itu tentu mengandung tahapan persetujuan yang berlapis-lapis. Ada masalah koordinasi yang dipertanyakan. Saya tidak mengerti koordinasinya seperti apa, ada apa laporan itu bisa muncul ke permukaan," ungkapnya.
Sebagai akademisi, Fithra mengatakan telah menulis beberapa karya ilmiah. Biasanya, antara pihak memiliki perjanjian untuk tidak mempublikasikan laporan (non-disclosure agreement) jika memang belum siap. Maka dari itu, tentu harus ada oknum yang dicurigai terkait 'kecolongan' laporan tersebut.
"Situasi ini akhirnya digambarkan bahwa Bank Dunia sepertinya takut-takut dalam mengeluarkan laporan. Ini ada sinyal untuk mengkritik, tapi di satu sisi mereka kerja sama dengan pemerintah jadi mereka masih punya konsideran," papar dia.
Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan setiap lembaga riset pasti memiliki disclaimer jika memang laporan yang disusun belum rampung. Adapun, praktik itu lazim dilakukan agar tidak dikutip baik untuk kepentingan akademisi maupun media.
Selain itu, sebagai lembaga internasional, Bank Dunia pasti tidak akan menyebarkan laporan setengah jadi. Menurut dia, publikasi atas hasil penelitian yang belum rampung fatal di dunia akademis. Apalagi, jika memang penelitiannya menggunakan data-data yang tidak bersifat publik. Ia hanya khawatir, kajian yang belum rampung ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya khawatirkan itu. Yang terjadi adalah tendensi ada pihak yang memanfaatkan riset itu dengan mengurangi informasi yang di dalamnya," pungkasnya.
Sri Mulyani Sebut SBY
Setelah ada "ralat" dari Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan, bahwa gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama memimpin pemerintahan Kabinet Kerja tidak lepas dari peran Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri Mulyani mengatakan, pemerintahan Kabinet Kerja gencar membangun infrastruktur karena sudah ada rancangannya semasa SBY masih menjadi presiden.
Dengan kata lain, kata Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur di era Jokowi merupakan langkah lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. "Di zaman SBY juga punya blue print konektivitas, di zaman Pak Jokowi itu melanjutkan sebetulnya," kata Sri Mulyani dalam acara outlook perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta kemarin.
Menurut Sri Mulyani, gencarnya pembangunan infrastruktur di zaman pemerintahan Jokowi juga demi mengejar ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fondasi bagi pemerintahan Kabinet Kerja yang pada 2019 fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Jadi instrumen APBN, fiskal kita mendorong dan ikut membantu prioritas pembangunan nasional fokusnya SDM, namun infrastruktur tidak berarti berhenti, yang sudah dilakukan 4 tahun itu untuk kejar ketertinggalan kita dibandingkan ASEAN," kata dia.
"Anda sering ke Singapura, Thailand, Bangkok, Malaysia, wah kita kalah. Di Bangkok punya sentral station kayak di New York, kalau kita buat MRT saja lihatlah," tambahnya.
Namun yang aneh klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur justru gencar dilakukan Jokowi. Bahkan terkesan jadi ajang kampanye. "Itulah hebatnya Jokowi," kata anggota DPR yang tak mau disebutkan namanya Rabu malam.
Laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program yang dirilis pada Juni 2018 menyebut bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlalu mengandalkan perusahaan BUMN dalam membangun infrastruktur. Hal itu tercermin dari keputusan pemerintah yang memberikan penugasan langsung sejumlah proyek ke BUMN.
Padahal, sejatinya, proyek-proyek yang diberikan kepada BUMN adalah proyek-proyek yang tak laris di mata investor sektor swasta. Namun, kenyataannya, proyek komersial pun diberikan ke BUMN. Sebagai contoh, proyek komersial pengembangan pelabuhan yang diberikan langsung ke Pelindo III dan Pelindo IV. "Yang paling layak dan menghasilkan uang sering kali ditugaskan untuk BUMN," tulis laporan tersebut.
Menurut lembaga internasional itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) seharusnya menyaring proyek mana yang layak dan tidak untuk investor swasta. Namun sayang, hingga laporan itu keluar, belum ada indikator yang jelas proyek-proyek mana saja yang patut dilelang secara terbuka atau yang harus diberikan ke BUMN.
Laporan ini sempat menjadi polemik simpang siur.
Bank Dunia tiba-tiba mengeluarkan keterangan resmi pada Selasa (1/1/2019) berupa klarifikasi atas laporan terkait proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur di Indonesia. Bank Dunia menyebut laporan yang menjadi bahan diskusi di media sosial dan beberapa media itu sudah kedaluwarsa karena disusun pada 2014 lalu.
"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik," ujar Senior Communications Bank Dunia Lestari Boediono dalam keterangan resminya.
Laporan tersebut, menurut Bank Dunia, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur pada saat itu. Penggunaannya pun disebut terbatas internal, hanya saja ada kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs mereka di Juni 2018.
"Dengan demikian, laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu, termasuk beberapa regulasi baru yang penting," jelas Bank Dunia.
Dalam waktu yang tak jauh berbeda,
CNNIndonesia.com mendapatkan dokumen laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) tersebut. Dalam dokumen tersebut tertulis waktu laporan tersebut disusun pada Juni 2018. Laporan setebal 344 halaman berbahasa Inggris ini berisi pandangan Bank Dunia terhadap proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan
infrastruktruktur pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan laporan yang diklarifikasi Bank Dunia dan disebut disusun lima tahun lalu, laporan tersebut dengan gamblang membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait infrastruktur mulai Jokowi menjabat.
Bank Dunia dalam laporan tersebut, antara lain mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didomonasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.
CNNIndonesia.com pun telah meminta konfirmasi perihal laporan tersebut. Namun, hingga akhirnya beberapa berita dipublikasikan pada Jumat (4/1/2019), Bank Dunia belum juga memberikan respons, meski membenarkan keberadaan laporan tersebut. Pada Senin (7/1/2019), akhirnya Bank Dunia mengeluarkan keterangan resmi merespons pemberitaan CNNINdonesia.com. Bank Dunia mengaku pihaknya memang menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Namun, laporan itu disebut belum final.
"Artikel-artikel ini (CNNIndonesia.com) mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.
Bank Dunia mengaku belum mempublikasikan laporam tersebut untuk umum. Lembaga internasional tersebut pun mengaku bekerja sama secara erat dan berdikusi dengan pihak yang relevan, termasuk Kementerian Keuangan,
Bappenas, Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Diskusi tingkat tinggi terkait temuan kunci dan berbagai rekomendasi InfraSAP telah dilakukan pada 4 Desember 2018. Ketika konsultasi dengan pemerintah sudah selesai, kami mengharapkan untuk membagikan dan mendiskusikan laporan ini pada pemangku kepentingan," jelas Bank Dunia.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui laporan InfraSAP sudah dibahas Bank Dunia dengan pemerintah dan menteri-menteri terkait. Bahkan, ia mengaku menyambut baik laporan yang mengkritisi infrastruktur Pemerintahan Jokowi tersebut sebagai masukan. "Saya rasa masukan baik saja. Karena itu sudah dibahas dengan pemerintah dan menteri terkait. Saat itu, dari PU (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan, Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Bappenas," imbuhnya, Senin (7/1). (cnni/duta.co)
Pesisirnews.com