KPK Bisa Pakai Pasal 21 UU Dalam Penghalangan Proses Perkara di DPP PDIP

Jakarta,PESISIRNEWS.COM- Supardji Ahmad Ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memandang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menerapkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penghalangan proses perkara di DPP PDIP.dikutip daritirto

BACA JUGA :Peduli-Dengan-Sesama--Kapolres-Rokan-Hulu-AKBP--Dasmin-Ginting-SIK--bantu-warga-kurang-mampu-

Namun, penerapan pasal tersebut baru bisa dilakukan jika petugas dilengkapi dokumen administrasi lengkap saat penggeledahan.

Baca Juga:

• Bupati inhil Dukung Reformasi Agraria
• Bhabinkamtibmas Desa Bakau Aceh Koordinasi Pendataan Lahan Jagung Dukung Swasembada Pangan

BACA JUGA :Jalan-Umum-Desa-Tolam-butuh-perhatian-khusus-dari-pemkab-pelalawan

Dengan demikian, seharusnya tak boleh ada pihak yang menghalang-halangi penyidik melakukan penyegelan.

Baca Juga:

• Polres Inhil Salurkan Paket Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80
• PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan

"Jika memang itu ada menghalang-halangi misalnya digembok, misalnya ada aparat partai menghalang-halangi bisa dikenakan pasal 21 obstruction of justice, Menghalang halangi penyidikan," kata Supardji di daerah Menteng, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Supardji mengingatkan, penyegelan, penggeledahan dan penyitaan penting dilakukan dalam proses hukum. Ia mengatakan, penegak hukum perlu mencari bukti untuk membuat terang perkara.

Jika tidak disegel dan digeledah, ia khawatir bukti yang diperlukan hilang. Ia mencontohkan penghilangan barang bukti juga punya konsekuensi hukum seperti kasus Joko Driyono dalam skandal pengaturan skor PSSI beberapa waktu lalu.

Supardji mengatakan, KPK sudah menerapkan dalam kasus advokat Fredrich Yunadi.

Mantan penasihat hukum eks Ketua DPR Setya Novanto itu masuk bui gara-gara merekayasa kesehatanNovanto dan menghalangi proses penyidikan KPK.

Lantaran itu, KPK harus bertanggung jawab dalam ketidakmampuan lembaga antirasuah memroses isu penyegelan di kantor PDIP.

"KPK harus mempertanggungjawabkan mengapa itu terjadi dan kalau bukan kesalahan kpk, kalau kesalahan internal partai itu maka bisa dikenakan pasal 21tadi obstruction of justice menghalang halangi penyelidikan," imbuh Supardji.

Supardji menambahkan, penerapan pasal 21 bisa saja tidak kepada orang, tetapi juga ke level partai.

Penerapan ke partai perlu melihat apakah ada perintah secara kelembagaan atau tidak.

Oleh karena itu, Supardji menyarankan agar KPK mendalami sebagai suatu kejadian berbeda.

"Harus masuk, karena faktanya dia di halang-halangi dan itu menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu mengumpulkan alat bukti dan bisa jadi udah terjadi perubahan-perubahan alat bukti di situ," jelasnya.

[MGID]

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya dikabarkan gagal menyegel kantor DPP PDI Perjuangan saat melancarkan operasi tangkap tangan yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

[ADNOW]

Petugas yang dikabarkan memiliki surat tugas tidak bisa menyegel maupun menggeledah kantor DPP PDIP.

Editor : ZN

Bupati inhil Dukung Reformasi Agraria

Bhabinkamtibmas Desa Bakau Aceh Koordinasi Pendataan Lahan Jagung Dukung Swasembada Pangan

Polres Inhil Salurkan Paket Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan

HUT Bhayangkara ke-80, Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Jaga Kamtibmas Lewat Turnamen Domino

Kapolsek Kemuning Cup I Tahun 2026 Resmi Dibuka, Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80