Polsek Kateman Tangkap Dua DPO Kasus Curat Rp164 Juta, Lima Orang Terlibat Berhasil Diungkap
KATEMAN, INHIL Jajaran Polsek Kateman, Polres Indragiri Hilir (Inhil), kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan
Hukrim
Jakarta,PESISIRNEWS.COM- Supardji Ahmad Ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memandang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menerapkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penghalangan proses perkara di DPP PDIP.dikutip daritirto
BACA JUGA :Peduli-Dengan-Sesama--Kapolres-Rokan-Hulu-AKBP--Dasmin-Ginting-SIK--bantu-warga-kurang-mampu-
Namun, penerapan pasal tersebut baru bisa dilakukan jika petugas dilengkapi dokumen administrasi lengkap saat penggeledahan.
Baca Juga:
BACA JUGA :Jalan-Umum-Desa-Tolam-butuh-perhatian-khusus-dari-pemkab-pelalawan
Dengan demikian, seharusnya tak boleh ada pihak yang menghalang-halangi penyidik melakukan penyegelan.
Baca Juga:
"Jika memang itu ada menghalang-halangi misalnya digembok, misalnya ada aparat partai menghalang-halangi bisa dikenakan pasal 21 obstruction of justice, Menghalang halangi penyidikan," kata Supardji di daerah Menteng, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).
Supardji mengingatkan, penyegelan, penggeledahan dan penyitaan penting dilakukan dalam proses hukum. Ia mengatakan, penegak hukum perlu mencari bukti untuk membuat terang perkara.
Jika tidak disegel dan digeledah, ia khawatir bukti yang diperlukan hilang. Ia mencontohkan penghilangan barang bukti juga punya konsekuensi hukum seperti kasus Joko Driyono dalam skandal pengaturan skor PSSI beberapa waktu lalu.
Supardji mengatakan, KPK sudah menerapkan dalam kasus advokat Fredrich Yunadi.
Mantan penasihat hukum eks Ketua DPR Setya Novanto itu masuk bui gara-gara merekayasa kesehatanNovanto dan menghalangi proses penyidikan KPK.
Lantaran itu, KPK harus bertanggung jawab dalam ketidakmampuan lembaga antirasuah memroses isu penyegelan di kantor PDIP.
"KPK harus mempertanggungjawabkan mengapa itu terjadi dan kalau bukan kesalahan kpk, kalau kesalahan internal partai itu maka bisa dikenakan pasal 21tadi obstruction of justice menghalang halangi penyelidikan," imbuh Supardji.
Supardji menambahkan, penerapan pasal 21 bisa saja tidak kepada orang, tetapi juga ke level partai.
Penerapan ke partai perlu melihat apakah ada perintah secara kelembagaan atau tidak.
Oleh karena itu, Supardji menyarankan agar KPK mendalami sebagai suatu kejadian berbeda.
"Harus masuk, karena faktanya dia di halang-halangi dan itu menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu mengumpulkan alat bukti dan bisa jadi udah terjadi perubahan-perubahan alat bukti di situ," jelasnya.
[MGID]
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya dikabarkan gagal menyegel kantor DPP PDI Perjuangan saat melancarkan operasi tangkap tangan yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
[ADNOW]
Petugas yang dikabarkan memiliki surat tugas tidak bisa menyegel maupun menggeledah kantor DPP PDIP.
Editor : ZN
KATEMAN, INHIL Jajaran Polsek Kateman, Polres Indragiri Hilir (Inhil), kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan
Hukrim
TEMBILAHAN Komitmen Polres Indragiri Hilir (Inhil) dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. Kali ini, jajar
Hukrim
PULAU BURUNG Semangat syiar AlQur&039an mewarnai pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) ke56 tingkat Kabupaten Indragiri
Islam
Tembilahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir mengevakuasi seekor buaya muara (Crocodylus porosus
Artikel
Tembilahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas
Artikel
Keritang Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke130 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0314/Indragiri Hilir (Inhil) resmi ditutup melalui
Artikel
TEMBILAHAN, Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir (Inhil), Riau, melalui jajaran Polsek Kateman berhasil mengungkap kasus dugaan pencuri
Peristiwa
TEMBILAHAN, Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir (Inhil), Riau, memusnahkan barang bukti narkotika berupa lebih dari 5 kilogram sabu da
Hukrim
TEMBILAHAN, Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir (Inhil), Riau, memusnahkan barang bukti narkotika berupa lebih dari 5 kilogram sabu da
Hukrim
PEKANBARU Komitmen Polda Riau dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan melalui pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan
Hukrim