Hukrim

Kasus 63 Kepala SMP yang Mengundurkan Diri di Inhu Bergulir ke KPK

Anjar Anjar
Kasus 63 Kepala SMP yang Mengundurkan Diri di Inhu Bergulir ke KPK

Ilustrasi : Gedung KPK. (Kredit Foto via INT)

Pesisirnews.com - Ranah pendidikan di Riau beberapa waktu lalu heboh dengan mundurnya 63 Kepala Sekolah (Kepsek), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau.

Sebagaimana diketahui, ke-63 Kepsek SMP di Inhu itu mengaku mengundurkan diri karena diperas oleh oknum dari Kejari Inhu. Kasus itu akhirnya bergulir juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kejari Inhu, KPK kemudian melakukan pengembangan dengan memeriksa Kepsek SMP se-Kabupaten Inhu.

Pemeriksaan dilakukan KPK disebuah hotel berbintang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Taufik Tanjung mengatakan, pemeriksaan oleh KPK saat itu sedang berlangsung.

"Pemeriksaan 63 Kepala SMP oleh KPK ini sudah berjalan hari ketiga. Ada 10 orang petugas KPK yang melakukan pemeriksaan," jelas Taufik mengutip Kompas.com di hotel tempat pemeriksaan dilakukan pada Kamis (13/8/2020).

Menurut Taufik, dalam pemeriksaan ini, KPK lebih mendalami dugaan tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum Kejari Inhu. Di mana dalam kasus ini, oknum jaksa diduga menyalahi wewenang dan memeras kepala SMP dengan meminta uang Rp 1,4 miliar supaya pengelolaan dana BOS tidak diganggu.

Taufik berharap, dalam kasus ini, KPK bekerja profesional dan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

"Semoga pengusutan kasus ini bisa ada ending yang terbaik buat kita bersama. Kita juga harapkan kasus ini menjadi perhatian khusus oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), biar masalah ini tidak terjadi lagi ke depannya," harap Taufik.

Halaman :
Penulis: Anjar

Editor: Anjar

loading...