PESISIRNEWS.COM - Muslim yang di tahan di kamp,keluarga meminta dukungan masyarakat internasional untuk mendesak Beijing
membebaskan mereka.dilansir dariidtoday
BACA JUGA :Kepedulian-DKR-Inhil---9-Seniman-Legendaris-Indragiri-Hilir-Menerima-Penghargaan
Selama lebih dari tiga puluh tahun, Ainiwa Niyazi mengabdikan hidupnya untuk Partai Komunis Tiongkok, mengajar anak-anak tentang kebajikan Mao Zedong dan Deng Xiaoping di sebuah sekolah di luar Urumqi, ibukota wilayah otonomi Xinjiang – rumah bagi Muslim Uighur.
BACA JUGA :Dinasti-Politik-Tidak-Dilarang-Tapi-dua-Cara-Ini-Bisa-Gagalkan-Dinasti-Jokowi-di-Daerah
Niyazi dipromosikan menjadi kepala sekolah menengah, sebelum menjadi wakil sekretaris partai untuk pendidikan di kota asalnya, Turpan.Dia adalah anggota masyarakat yang populer dan dihormati – bukan karena kepercayaan partainya tetapi karena sifatnya yang ramah.
Kemudian pada awal April 2018, pihak berwenang datang mengetuk pintu Nyazi. Mereka mengatakan kepadanya untuk mengikuti mereka ke kantor polisi tanpa memberinya penjelasan.
Pusat penahanan Uighur Tiongkok telah dikecam oleh 22 negara melalui surat kepada PBB.
Segera setelah itu, Niyazi menghilang. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Isarhan Ehmet, yang kembali ke rumah hari itu dan bertanya-tanya mengapa suaminya tiba-tiba menghilang.
Niyazi adalah satu di antara ratusan ribu orang Uighur yang diduga terseret dalam penahanan massal Muslim yang berbahasa Turki di wilayah paling barat Cina.
Bahkan status "elit" -nya sebagai pejabat komunis setempat tidak menjamin adanya perlakuan khusus, minimal perlindungan baginya.
Warga Uighur di pengasingan juga menyampaikan observasi yang sama bahwa hal sama menimpa kerabat mereka. Meskipun setia pada Partai Komunis selama bertahun-tahun, juga mengalami nasib yang sama seperti Niyazi. Sekarang mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberi tekanan lebih besar pada Beijing untuk membebaskan anggota keluarga mereka.
Menurut PBB, setidaknya satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan. Jumlah itu mewakili sekitar 12,5 persen dari perkiraan delapan juta warga Uighur di Cina.
Cina membantah bahwa warga Uighur ditahan atas kehendak mereka. Beijing menggambarkan fasilitas itu sebagai "pusat pelatihan" atau kamp "pendidikan ulang" yang bertujuan melawan "ancaman teroris" dan "ekstremisme" di Xinjiang.
Einar Tangen, seorang analis politik yang menasehati pemerintah Cina, juga mengatakan program re-edukasi Beijing dan pelatihan sebagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan.
"Ini bukan sesuatu yang mereka lakukan karena mereka berusaha bersikap kejam terhadap orang-orang Uighur. Mereka benar-benar berpikir bahwa ini membantu," katanya.
Apa pun motivasi pemerintah, Aiziheer Ainiwaer diam selama berbulan-bulan setelah dia mendengar ayahnya hilang. Ketika dia berada di pengasingan di Belgia dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada ayahnya dan anggota keluarga lainnya yang masih tinggal di Tiongkok.
"Sangat sulit bagi saya untuk tidak melakukan apa-apa tentang situasi ayah saya," kata Ainiwaer dan menambahkan bahwa ia hanya belajar tentang apa yang terjadi melalui sumber pihak ketiga, karena kontak langsung dengan orang tuanya terputus pada awal 2018 sebelum dia ayahnya dipenjara.
Tetapi keadaan semakin tak jelas, Ainiwaer memutuskan untuk mempublikasikan penahanan ayahnya, mengambil kampanye online dan di media sosial, secara langsung menantang akun resmi tentang apa yang terjadi di Xinjiang.
Lalu akhir pekan lalu, dia menerima berita yang tidak terduga. Ayahnya telah dibebaskan setelah 18 bulan dari apa yang Ainiwaer gambarkan sebagai "pemenjaraan sewenang-wenang".
"Dia tampak baik-baik saja, meskipun dia terlihat 10 tahun lebih tua daripada ketika dia ditangkap," kata Ainiwaer setelah berbicara dengan ayahnya dalam sebuah video call. Sementara ibunya menyambut pembebasannya, dia mengalami masalah kesehatan "karena stres dan kesedihan", tambahnya.
[MGID]
Ainiwaer percaya bahwa dengan kampanye itu ayahnya terbantu, dan ia mendesak warga Uighur lainnya untuk melakukan hal yang sama untuk lebih menekan pemerintah Presiden Xi Jinping. (HMP)
pesisirnews.com