JAKARTA-Isu adanya tujuh kontainer surat suara telah tercoblos yang disebut-sebut dikirim dari China, beredar masif lewat rekaman suara di WhatsApp Group (WAG) sejak Rabu 2 Januari 2019. Isu ini kemudian menjadi perang politik antara kubu capres Jokowi dan capres Prabowo. Kubu Jokowi terkesan emosional di mana lewat elite parpol pendukungnya gencar menyerang kubu Prabowo–yang diwakili Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief–sebagai pihak yang meminta agar isu ini diselidiki oleh aparat keamanan dan KPU. Selanjutnya KPU sendiri turun tangan menyecek isu tersebut.
Isu ini sudah beredar luas di WAG. Andi Arief lalu mencuitkannya via Twitter, dengan meminta KPU mengecek kebenaran isu itu. Tweet itu kini dihapus dan menuai kecaman dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, petinggi PKB yang jadi Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding, Jubir Tim Jokowi Ace Hasan Syadzily, dan pengurus PSI.
Hasto Kristiyanto mencurigai 'peran' Andi dalam isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos itu. Menurut Hasto, tweet Andi sangat provokatif dan sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan. Namun Andi menanggapi sebaliknya. Dia menyebut Hasto tak paham mengenai cuitannya di Twitter itu.
"Hasto Sekjen PDIP itu buta huruf. Suruh baca tweet saya dengan jelas. Saya mengimbau supaya dicek. Karena isu itu sudah dari sore muncul. Bahkan Ketua KPU sendiri mengakui dia mendapat kabar dari sore. KPU bergerak setelah imbauan saya," kata Andi saat dimintai konfirmasi, Kamis (3/1/2019).
Andi tak mempermasalahkan andai dirinya jadi dilaporkan ke polisi terkait cuitan ƍ kontainer surat suara tercoblos'. Namun dia menegaskan niatnya hanya ingin pemilu berlangsung jujur dan adil.
"Silakan saja kalau saya mau dilaporkan, tinggal aparat hukum mau berpihak pada Hasto Sekjen PDIP yang buta huruf membaca tweet saya atau berpihak pada saya yang ingin menyelamatkan pemilu supaya jurdil," ucapnya.
Andi menegaskan dirinya memang sempat mencuitkan isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos. Dalam cuitannya, Andi meminta KPU mengecek kebenaran kabar tersebut. Andi menolak disebut menyebarkan hoax karena menurutnya dia dalam posisi meminta KPU mengecek kabar liar tersebut.
"Masa dihapus, nggak tahu aku," kata Andi Arief. "Masa itu disebut hoax. Tweet saya terhapus, saya memang men-tweet," sebut Andi.
Lapor Bareskrim
KPU kemudian memang langsung mengecek kebenaran kabar 7 kontainer surat suara telah tercoblos di lokasi yang disebutkan berada di Pelabuhan Tanjung Priok. KPU memastikan kabar tersebut kabar palsu alias hoax. Jajaran penyelenggara pemilu itu telah melaporkan temuan tersebut ke pihak Bareskrim Polri via telepon, meski tidak secara khusus melaporkan Andi Arief. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan saat ini kasus itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Hasto mengapresiasi respons cepat KPU. Ia kemudian mengingatkan Andi agar tak lagi berhalusinasi soal adanya kecurangan dalam pemilu. Ia meminta Andi tak menyamakan situasi politik di 2019 dengan 2009.
"Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya. Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (3/1/2019).
"Saudara Andi Arief juga harus ingat ini tahun 2019, sehingga jangan berhalusinasi terjadi kecurangan masif seperti tahun 2009, ketika pimpinan KPU saat itupun ditawari masuk ke jajaran teras elite kekuasaan. Jadi simpan seluruh skenario berpikir curang dengan referensi masa lalu," ujar Hasto.
Abdul Kadir menyebut itu hoax paling besar karena KPU sendiri belum mencetak kertas suara. "Besok masih bisa perbaikan paslon itu," kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Kamis (3/1/2019).
Karding meminta aparat untuk segera mengejar dan menangkap pelaku penyebaran kabar bohong tersebut. Menurut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pelaku harus diamankan karena telah membangun isu yang merugikan di tengah-tengah masyarakat. "Harus ditangkap," tegasnya.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga mengapresiasi respons cepat KPU terkait informasi adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. TKN Jokowi-Ma'ruf meminta kasut ini diusut tuntas demi menghadirkan stabilitas politik nasional.
"Mendukung aparat keamanan untuk memburu pelaku kejahatan dan aktor intelektual yang memproduksi dan menyebarkan kabar bohong ini. Karena kejahatan ini adalah tindakan yang berbahaya bagi stabilitas politik, meresahkan masyarakat, mengganggu pemilu, dan berpretensi mendelegitimasi pemilu," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).
Ace mengatakan, berdasarkan informasi yang belakangan diketahui, hoax itu merugikan timses Jokowi-Ma'ruf. Ia pun mengingatkan soal pemilu yang beradab.
PSI juga geram. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut isu ini merupakan fitnah jahat yang disebar politikus tak berintegritas. "Saya kira ini adalah sebuah fitnah di awal tahun dilakukan seorang politisi yang tidak berintegritas. Entah apa maksudnya, tapi ini berbahaya untuk bangunan demokrasi kita di mana terjadi semacam demoralisasi terhadap demokrasi itu sendiri," kata Toni kepada wartawan, Kamis (3/1/2019).
Harus Diverifikasi
Saat ini masyarakat bisa menilai mana yang hoax dan mana yang benar. Masyarakat juga sangat tahu pihak mana yang sangat mungkin melakukan kecurangan dalam pemilu."Ya, itu gampang saja. Dicek bersama antara KPU, kubu Jokowi, kubu Prabowo, dan Bawaslu, sudah selesai kan!" kata salah seorang anggota DPR Kamis siang tadi. "Soal proses hukum, ya lanjutkan saja." tambahnya.
Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
Koordinator Juru Bicara Prabowo -Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta pihak berwenang untuk segera memverifikasi informasi tentang tujuh kontainer surat suara yang tercoblos. Jangan sampai, masyarakat nantinya berasumsi sendiri mengenai kabar tersebut.
"Yang jelas informasi harus diverifikasi dengan jelas dan terang. Serta pihak keamanan harus bekerja cepat memverifikasi, jangan sampai berkembang di tengah masyarakat, jelang pemilu akan menyebabkan keresahan," katanya saat dihubungi Kamis (3/1/2019).
Dia menilai, pihaknya tidak dirugikan dengan kabar hoaks surat suara telah tercoblos nomor 01. Mengingat KPU telah mengonfirmasi jika informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok tidak benar alias hoaks.
"Yang jelas kita kalau informasi enggak jelas, kita enggak ada masalah, itu saja. Yang penting sudah dikonfirmasi," tutupnya.
Pesisirnews.com