Pesisirnews.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap, kerusuhan di Papua dan Papua Barat sudah dipersiapkan sebelumnya.
Tujuannya, agar bisa dilaporkan dalam rapat di Komisi HAM di Jenewa tanggal 9 September 2019 mendatang.
Seperti dilansir dari Pojoksatu.id, demikian disampaikan Kapolri di Jayapura, Papua, dikutip dari Antara, Kamis (5/9/2019).
Selain itu, tanggal 23-24 September ada Sidang Umum PBB dengan semua negara menyampaikan pandangannya.
"Namun tidak ada agenda (pembahasan) tentang Papua," kata Tito.
Meksi begitu, sambung Tito, kelompok-kelompok dimaksud berupaya melalui negara-negara tertentu akan sengaja melempar isu kerusuhan di Papua.
Mantan Kapolda Papua itu juga menyebut setidakya ada tiga pihak yang disebutnya harus bertanggungjawab atas kerusuhan Papua dan Papua Barat
Yakni Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Ia menyatakan, apa yang terjadi di Papua telah didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu dan ingin membuat kerusuhan.
"Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ungkapnya.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB.
"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan," ujar Tito.
BACA: Mantan Kepala BIN: Referendum Papua itu Akal-akalan Kelompok Separatis
Pihaknya mengimbau masyarakat tak terpengaruh dengan isu-isu yang dikemas untuk membuat Papua kisruh.
Atas alasan itu pula, penegakan hukum harus dilakukan. Karena jika tidak, mereka akan terus mengorbankan masyarakat.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono juga menunjuk Benny Wenda sebagai otak kerusuhan Papua dan Papua Barat.
Akan tetapi, Benny disebutnya tak sendiri. Ada Vanuatu dan Inggris di belakang Benny Wenda.
Demikian disampaikan Hendropriyono dalam Forum Patriotik untuk Papua dan Papua Barat, di Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
"Siapa yang membawa Benny Wenda ke Komisi Tinggi HAM PBB itu? Vanuatu kan. Vanuatu siapa? Inggris. Ya itulah biang keladinya," tuturnya.
"Memang difasilitasi oleh Vanuatu kok Benny Wenda," lanjutnya.
Akan tetapi, ia enggan membeberkan lebih jauh tentang indikasi keterlibatan kedua negara tersebut.
"Nanti saya dituntut lagi sama pemerintah Inggris," sambungnya.
Akan tetapi, ia meyakini bahwa ada negara besar yang ikut 'bermain' dalam kerusuhan Papua.
Ada sejumlah indikasi yang mendasari bahwa referendum Papua itu hanya akal-akalan kelompok separatis.
Diantaranya, dengan membuat propaganda palsu atau berita hoax yang bertujuan untuk mengadudomba masyarkaat di Bumi Cendrawasih itu.
Karena itu, Hendropriyono mengimbau kepada seluruh anak bangsa khususnya masyarakat Papua agar tidak termakan provokasi isu-isu tidak benar.
"Ada yang main, makanya kalau nggak bersatu kita nggak bisa menyimpulkan permainannya," ingatnya.
Karena, dengan mempercayai propaganda dan berita hoax yang disebarkan, sama artinya memberikan ruang bagi kelompok separatis untuk beraksi.
"Ini makanya opini pecah belah. Makanya jangan mau dipecundangi, kalian itu intelek," pungkasnya.(***)
