Pesisirnews.com - Politikus senior Amien Rais mengaku bakal menggelar konferensi pers untuk menyikapi pengambilalihan PT Freeport yang baru dilakukan oleh pemerintah Jokowi.
Amien yang juga Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menegaskan, ada banyak yang akan dibuka terkait pengambilalihan perusahaan penambangan emas di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua itu.
"Wah itu puanjang, nanti saya kasih konferensi persnya," ungkap Amien kepada TribunSolo.com usai menemani calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto di gedung Majlis Tafsir Alquran (MTA) di Jalan Ronggowarsito, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/12/2018).
Mantan Ketua MPR RI itu menambahkan, untuk saat ini dia mengaku tidak akan berkomentar terlebih dahulu terkait pengambilalihan Freeport secara penuh oleh pemerintah Jokowi.
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais saat mendampingi Prabowo Subianto di gedung MTA Solo, Minggu (23/12/2018). (TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI)
"No comment dulu, nanti ada waktunya," terang dia sembari menutup mobilnya.
Sebelumnya saat berada di dalam gedung MTA, Amien sempat beberapa menit ikut mengisi ceramah setelah Prabowo berpidato.
"Pada intinya kemenangan akan datang bagi yang konsisten dan istiqomah," terang dia tanpa mengkampanyekan capres unggulannya.
Untuk diketahui, capres 02 Prabowo Subianto dan Amien Rais menghadiri acara pengajian dan pertemuan pengurus MTA se-Indonesia di gedung MTA, Jalan Ronggowarsito, Solo, Minggu (23/12/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jumat (21/12/2018) siang menerima laporan dari sejumlah menteri terkait 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia yang secara resmi beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.
"Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2 persen beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan. Hari ini adalah momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.
"Kepemilikan mayoritas ini tentu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," lanjut dia,dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.
Dengan kepemilikan mayoritas saham tersebut, lanjut Jokowi, pendapatan negara tentu meningkat.
Secara khusus, Pemerintah Provinsi Papua beserta rakyatnya juga mendapatkan hasil keuntungan tambang itu. Baik dari keuntungan aktivitas maupun keuntungan dari pajak.
"Juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada."
"Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya," ujar Jokowi.
Presiden juga mendapatkan laporan mengenai progres izin lingkungan hidup terkait tambang dan pembangunan smelter. Ia mengapresiasi perkembangannya.
"Terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja," ujar Jokowi.(*)