JAKARTA (Pesisirnews.com) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa saat ini dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan.
“Tidak mudah, terutama dua hal di seluruh negara yang sekarang ini naik semuanya. Yang pertama, energi, energi ini berarti BBM, gas, listrik semuanya naik, semua negara. Yang kedua pangan, naik semuanya,†ujar Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional V Projo Tahun 2022 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5).
Meski tidak mudah, pemerintah terus berupaya agar tidak terjadi lonjakan kenaikan harga di kedua sektor tersebut. Presiden memberikan contoh kebijakan yang ditempuh pemerintah agar tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng.
Seperti minyak goreng, Presiden mengatakan bahwa sejumlah kebijakan telah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Namun, Kepala Negara mengakui bahwa persoalan minyak goreng bukanlah hal mudah.
Presiden menjelaskan bahwa sejak Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan adanya kenaikan harga internasional.
“Karena harga minyak goreng terutama di Eropa, di Amerika naiknya tinggi, harga di dalam negeri ketarik (naik harganya),†ucap Presiden.
Oleh karenanya, produsen minyak goreng di dalam negeri lebih memilih mengekspor minyak goreng dibandingkan memasok di dalam negeri sehingga terjadi kenaikan harga minyak di dalam negeri karena kelangkaan stok.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden mengakui telah memutuskan beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Akhirnya saya setop, setop minyak goreng enggak boleh ekspor. Tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah,†kata Presiden.
Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan sawit jatuh, dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja.
“Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara,†kata Presiden.
