Nasional

Ketua Umum FNI Nilai Rencana Kebijakan Lelang Kuota Tangkap Ikan Tidak Sesuai Dengan UUD 1945

pesisirnews.com pesisirnews.com
Ketua Umum FNI Nilai Rencana Kebijakan Lelang Kuota Tangkap Ikan Tidak Sesuai  Dengan UUD 1945

Rusdianto  Samawa Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan demikian, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) rehat sejenak dalam menyusun peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) seputar pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

Mengenai hal tersebut, Rusdianto Samawa selaku Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) dalam keterangan siaran pers tertulis kepada media mengatakan bahwa KKP harus mentaati putusan MK itu, agar membatalkan seluruh regulasi yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan. Sehingga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak absurd di masa depan.
Halaman :
Penulis: pesisirnews.com

mgid.com, 340009, DIRECT, d4c29acad76ce94f