Peristiwa

Terkait Anggaran Penangan Covid 19 Rohul Rp 12, 6 M Belum ada Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak Covid 19.

pesisirnews.com pesisirnews.com
Terkait Anggaran Penangan Covid 19 Rohul Rp 12, 6 M Belum ada Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak Covid 19.

Komisi III DPRD Hearing Bersama Intansi Terkait,tentang penggunaan anggaran 12,6 M

Pasirpangaraian,Pesisirnews.com.

Untuk transparansi penggunaan anggaran dan memastikan berjalan sesuai ketentuan, dalam penanganan penyebaran Corona Virus Dease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), untuk tahap pertama mengalokasikan sebesar Rp 12.6 Milyar.


Untuk memastikan pengalokasian tersebut, Komisi III DPRD Rohul, Jumat (8/5/2020)di ruang rapat kantor DPRD Rohul ,Pasirpangaraian, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Dinas Sosial (Dinsos), RSUD Rohul dan RS Awal Bros Ujung Batu, Juru bicara Covid 19 Rohul dan lainnya.

Tampak Hadir dalam Hearing ini, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Ketua Komisi III DPRD Ali Imran, Sekretaris Komisi III H Mahmud, Anggota Komisi III lainnya.

Kemudian, Kadis Kesehatan dr Bambang Triono, Dirut RSUD Rohul dr Novil Raykel, Kadis Sosial Hj Sri Mulyati, Kadis Kominfo Drs Yusmar M Si, Dirut RS Awal Bros Ujung Batu Arfan Awaloeddin Mars dan lain


Dalam pelaksanaan Hearing, Ketua Komisi III Ali Imran Dari Fraksi Nasdem, di awal rapat menanyakan terkait penggunaan anggaran senilai Rp 12 6 Milyar yang dipergunakan untuk penanganan penyebaran Covid 19. Kemudian, sudah sejauh manakah dipergunakan atau prosesnya seperti apa?


Kemudian apa-apa saja yang sudah di belanjakan atau di gunakan dengan Anggaran 12.6 Milyar Rupiah Tersebut?.


Dengan diketahuinya item-item pembelanjaan dari anggaran yang ada, maka dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam untuk persiapan anggaran tahap selanjutna untuk penanganan penyebaran Covid 19 ini kedepannya?



Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dr Bambang mengatakan bahwa Angaran yang Rp 12.6 Milyar tersebut sudah di pergunakan, hanya saja anggaran tahap pertama ini difokuskan untuk bidang kesehatan.


Dengan rincian Rp 6 Milyar dibelanjakan di Dinkes Rohul, sementara Rp 6,6 Milayar lagi dibelanjakan untuk kebutuhan di RSUD Rohul. "Kemudian terkait dengan data rincian nya akan kita siapkan dan serahkan pada hari ini ke DPRD," ujar Bambang.


Kemudian, dr Bambang melanjutkan sebenarnya angaran yang Rp 12.6 Milyar tersebut merupakan pergeseran dana DAK dan DID yang ada di Dinkes.


"Makanya dana yang Rp 12.6 Milyar itu separuh di Dinkes dan separuhnya lagi di RSUD Rohul," ujarnya.


"Sedangkan Kegiatan yang sudah dipergunakan dari anggaran Rp 12.6 Milyar ini meliputi pengadaan APD, peralatan pendukung yang dibutuhkan di setiap Posko," imbuhya.


"Khususnya perbatasan dan penunjang lain di gugus tugas, sementara belanja di RSUD, antara lain Renovasi ruangan isolasi RSUD dan peralatan lainnya," ujarnya


Menyangkut dengan honor petugas dan tenaga medis, sebenarnya sudah diatur pada tahap pertama. "Akan tetapi angka besarannya masih kita sesuaikan dengan standar harga dan akan dilaksanakan pencairannya pada tahap ke dua," tambah dr Bambang


Di tempat yang sama, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, ST juga meminta penjelasan kepada pihak Dinas Sosial terkait adanya bantuan yang sudah dilelang.


Bahkan, lanjut Wanda, sebagian sudah berjalan akan tetapi belum juga didistribusikan kepada masyarakat.


"Karena hal ini menjadi pertanyaan yang jawabannya ditunggu oleh masyarakat," imbuhnya.


Menjawab hal tersebut, Kadis Sosial Hj Sri Mulyati membenarkan terkait lelang yang dilakukan yakni sebanyak 1200 paket yang bertujuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disalurkan melalui Kaum Dhuafa, Tukang Becak serta Buruh Sebanyak 1200 yang tersebar di 16 Kecamatan se Kabupaten Rohul.


"Realisasinya kita usahakan paling lambat seminggu sebelum lebaran," lanjutnya.


Berkaitan dengan itu, Ketua DPRD Rohul meminta agar kiranya hal ini secepatnya dapat dikoordinasikan bersama Bupati Rohul, sebab permasalahan ini juga memiliki kontrak yang harus ditanggung pihak rekanan.


"Tentu hal ini juga perlu dipertimbangankan agar rekanan tidak menunggu terlalu lama dalam prosesnya," harap Wanda (ace)

Penulis: pesisirnews.com

loading...
loading...