MAKASSAR (Pesisirnews.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih menunggu respons Presiden Joko Widodo setelah menyurati KPU dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berkaitan pembukaan akses data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu 2024.
"Kita sudah kirim surat ke KPU dan Mendagri agar Bawaslu diberikan akses data DP4 termasuk juga diberikan akses dalam proses pemutakhiran data pemilih," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Menurut dia, surat yang telah dilayangkan ke KPU dan Mendagri juga ditembuskan ke presiden agar bisa mendapat respons sehingga Bawaslu juga memiliki data yang sama dengan KPU.
"Surat itu ditembuskan ke pak presiden. Karena kepala administrator tertinggi itu Presiden Republik Indonesia dan presiden mempunyai kewenangan yang kemudian dibantu oleh pak Mendagri khususnya dalam pendataan penduduk," ujar mantan ex-officio DKPP Bawaslu RI ini.
Disinggung upaya Bawaslu RI menyurati KPU dan Mendagri berkaitan akses data DP4 itu, apabila nantinya tidak direspon, apa langkah yang dilakukan, kata dia, dilihat saja nanti.
