SOLO -- Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengingatkan aparat keamanan dan elite politik di Kota Bengawan agar berhati-hati terkait dinamika politik pendirian posko dan kantor pemenangan pasangan capres-cawapres di Solo.
Letak kantor tim pemenangan dan posko masing-masing pasangan yang berdekatan berpotensi memancing gesekan antarpendukung loyal dari kedua kubu. Apalagi karakter pemilih pemilu di Solo terkenal sangat loyal.
"Warning bagi aparat keamanan dan dua kubu. Elite politik mungkin bisa paham kompetisi sehat. Tapi pendukung grassroot belum tentu begitu. Pemilu di Solo dinamis. Saya khawatir dengan posko yang berdekatan," ujar dia, Kamis (10/1/2019).
Agus berharap manuver yang terjadi di lapangan murni sebagai strategi politik untuk mendulang simpati dan suara pemilih. Bukan sebuah pancingan agar muncul momentum panas berupa gesekan fisik antarpendukung dua kubu.
"Kita ingat sejarah pembakaran Balai Kota Solo dulu. Mudah-mudahan yang begini ini tidak terulang lagi. Mudah-mudahan manuver masing-masing kubu di lapangan bukan mengarah kepada delegitimasi pemilu," tutur dia.
Di sisi lain, Agus menilai masifnya pergerakan kubu Prabowo-Sandi di Jateng dan Kota Solo menunjukkan ketatnya kompetisi dua pasangan capres-cawapres. Apalagi hasil survei menunjukkan jarak dua pasangan kian dekat.
"Saya melihat rivalitas Jokowi dan Prabowo kian kompetitif. Survei-survei terakhir memperlihatkan jarak semakin dekat. Ada penambahan di kubu Prabowo. Walaupun saya tetap bilang Jokowi masih unggul," imbuh dia.
Dengan dinamika tersebut, menurut Agus, semakin membuat pendukung kubu Prabowo-Sandi semakin bersemangat untuk mendekati para pemilih loyal Jokowi. Wilayah Jateng khususnya Solo menjadi sasaran.
"Proyek besar mereka di Jateng, basis pendukung loyal Jokowi," kata dia.
Ihwal langkah elite politik menempatkan kantor dan posko pemenangan menurut Agus sah-sah saja. Tak ada ketentuan yang mengatur pendirian posko.
Terpisah, Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, menjelaskan tidak ada regulasi yang mengatur pendirian posko atau kantor pemenangan sehingga sah-sah saja setiap kubu menentukan tempat sebagai posko atau kantor.
Tapi dia menilai diutuhkan kedewasaan para elite politik agar tetap terjaga kondusivitas wilayah dan demokrasi yang sehat. Budi berharap dengan berdekatannya Kantor BPN dan Posko pemenangan kian menghangatkan komunikasi.
"Sehingga yang terjadi saling menjaga dan menguatkan demokrasi. Saya melihatnya dari sisi positifnya. Karena dekat sehingga saling sapa dan saling kenal. Dengan begitu terjadi pembelajaran politik bagi masyarakat," urai dia.
Pesisirnews.com