DEPOK, PESISIRNEWS.com – Berbagai elemen masyarakat yang mengusung nama Gerakan Rakyat Berdaulat (GRB) melakukan konsolidasi guna merumuskan gerakan bersama terkait polemik UU Pilkada. Konsolidasi ini dilakukan di FISIP UI, Selasa (7/10/2014). GRB sendiri terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi-organisasi mahasiswa, dosen, guru besar, peneliti, lembaga riset, LSM, organisasi-organisasi perempuan, serikat buruh, kaum miskin kota, aktivis lingkungan, pegiat HAM dan demokrasi, dan sebagainya.
Dicky Dwi Ananta, presidium Aliansi UI untuk Demokrasi, menyatakan, “Ini adalah kesempatan yang baik bagi gerakan mahasiswa untuk kembali bersatu padu dengan sektor gerakan rakyat lainnya”. “Sudah saatnya mahasiswa keluar dari ruang-ruang kelas dan zona nyaman di kampus masing-masing dan bersama masyarakat luas melawan Oligarki yang membajak demokrasi,” ujar Dicky yang juga adalah Sekjen Serikat Mahasiswa Progresif (SEMAR) UI.
GRB menyepakati bahwa gerakan yang dideklarasikan ini bukanlah gerakan jangka pendek yang hanya menolak UU Pilkada. Gerakan ini juga diproyeksikan menjadi gerakan jangka panjang yang bertujuan memperdalam partisipasi luas dari masyarakat untuk melawan oligarki politik. Bagi Gerakan Rakyat Berdaulat, Pilkada oleh DPRD adalah bentuk pembajakan atas capaian demokrasi yang selama ini diperjuangkan.
Dengan argumen tersebut, Gerakan Rakyat Berdaulat dengan keras menolak segala bentuk pembungkaman suara dan penutupan ruang partisipasi rakyat. Ke depannya, GRB akan bergerak untuk mengembalikan Pilkada Langsung dalam rangka menghadang tendensi bangkitnya kembali ‘Orde Baru’.
Sebagai bentuk seruan kepada rakyat yang lain, besok GRB akan melakukan mimbar bebas dan konferensi pers di gedung YLBHI. Gerakan Rakyat Berdaulat juga mengajak masyarakat luas untuk turun ke jalan pada tanggal 9 Oktober 2014 ke Istana Negara dan tanggal 14 Oktober ke DPR. (pn)
.jpg)
