JAKARTA-Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPSDK) telah dilaporkan dua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno ke KPU. Namun setelah ditelusuri Indonesian Corruption Watch (ICW), terdapat 86,02 persen di dalam LPSDK pasangan Jokowi-Maruf Amin berasal dari kelompok tak dikenal. Kelompok tersebut adalah Perkumpulan Golfer TBIG dan Perkumpulan Golfer TRG.
"Menurut saya pola pembentukan perkumpulan Golfer ini ada 2 yaitu TBIG dan TRG itu mencurigakan. Ada 113 frekuensi sumbangan, yang menarik itu TRG sekali tapi besar sekali sumbangannya Rp 18 miliar. Kami sedang mencoba menelusuri," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019) lalu.
"Kita sebenarnya agak mencurigai format desain Golfer ini yang di set-up TKN Jokowi-Maruf sehingga Golfer ini terkesan menjadi penampung donasi-donasi sebelum masuk ke rekening dan catatan dana kampanye itu sendiri," kata Donal lagi.
Senada dengan Donal, peneliti ICW, Almas Sjafrina juga mempertanyakan Perkumpulan Golfer tersebut.
"Pertanyaannya, siapa penyumbang asli perkumpulan Golfer ini. Dana Rp 37 miliar itu dari siapa, lalu apa status hukumnya dari perkumpulan Golfer ini?" kata Almas.
Sebab menurutnya, dalam PKPU tentang sumbangan dana kampanye terdapat poin yang mengatakan penyumbang dana kampanye diwajibkan melengkapi identitas diri seperti KTP, NPWP dan sejumlah data yang diperlukan. Adapun dalam kasus yang ditemukannya di LPSDK Jokowi-Maruf tidak terdapat identitas jelas dari status perkumpulan Golfer tersebut.
"Apakah ini memang informal, klub olahraga atau apa, siapa saja sih penyumbang dananya? Sehingga bisa menyumbang dana sebesar itu ke presiden," ungkap Almas.
Terlebih, kata Almas, ia melihat perbedaan yang sangat kontras dari LPSDK pasangan petahana itu jika dibandingkan dengan LPSDK milik pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.
"Sedangkan dari Prabowo-Sandi yang mendominasi sumbangan dari pasangan calon, Prabowo dan Sandiaga. Mencapai lebih dari 97 persen. Kan Sandiaga Rp 39,5 miliar atau 73,08 persen," terangnya.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah membenarkan ada kelompok golf (golfer) yang ikut andil memberi dana kampanye.
Prabowo Dijegal
Terkait hal ini, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengakui justru kesulitan mendapat modal kampanye. Hal itu karena akses Prabowo-Sandi seperti dijegal oleh kekuasaan.
"Begini ya, itulah yang saya maksud tempo hari saya mengatakan bahwa Prabowo dijegal. Memang benar bahwa aset Pak Prabowo besar, triliunan, sampai gini hari itu barang nggak bisa diapa-apain.
Pak Prabowo menjual tanah ada yang mau beli, eh yang dibeli diportal. Ada batu bara yang mau berurusan, ditelepon, nggak bisa jalan, nggak ada modal kerjanya. Yang mau ini semua," kata Muzani.
Muzani menyampaikan hal itu di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019). Dia menambahkan, meski ada aset besar, hal itu dijegal jika ingin dipakai untuk kebutuhan Prabowo.
"Artinya nilai aset yang besar itu akhirnya tidak bisa menjadi daya dukung. Karena apa? Karena semua kelompok dan jenis perorangan dan lembaga usaha yang yang berpotensi bisa berurusan dengan Prabowo dijegal," kata politikus Gerindra ini.
Dia mengatakan swasta yang ingin membantu Prabowo pun mengalami hal serupa. Oleh karena itu, Muzani mengatakan pasangan nomor urut 02 ini mengandalkan bantuan dana dari masyarakat.
"Swasta-swasta yang mau nyumbang kita juga sama. Apa yang terjadi kemudian, kita hidup dengan apa adanya. Jujur saja, itulah dari Pak Sandi dan Pak Prabowo. Selain itu, urunan dikit-dikit dari masyarakat urunan dengan masyarakat Pak Prabowo datang ke Aceh disangu (dikasih uang)," ucapnya.
"Jangan tanya jumlahnya berapa, tapi mereka berpartisipasi bagaimana perjuangan ini bisa bareng-bareng. Ini yang saya maksud," tambah Muzani.
Dia menambahkan, Prabowo-Sandi juga mengalami kesulitan saat akan meminjam uang ke Bank Negara Indonesia (BNI). Muzani pun mengungkit nama kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang jadi pendiri BNI.
"Sampai demokrasi ini selesai, ini yang saya maksud Prabowo selalu mengatakan 'BNI itu kakek kami yang mendirikan, Margono Djojohadikusumo. Sampai sekarang kami pengin pinjam uang di bank yang didirikan oleh kakek saya, ya yang sekarang dimiliki oleh negara pun tidak bisa'. Masalahnya begitu bagaimana?" klaim dia.
Muzani mengatakan kondisi berbeda dialami kubu Jokowi. Dia mengatakan ada potensi bantuan datang dari pihak negeri.
"Jadi semua resources diarahkan ke sana. Ini baru swasta, belum lagi BUMN kita tahu lagi. Wallahualam," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin mengungkapkan ada 'kelompok golf' ikut andil menyumbang dana kampanye Pilpres 2019. TKN menyebut sumbangan tersebut tidak menyalahi aturan.
"Jadi mereka mengeluarkan sumber daya berupa… ada dua kan, cash dan bentuk barang. Ada beberapa bentuk barang disumbangkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sudah sesuai aturan dan PKPU, UU," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (11/1/2019).
Karding mengatakan para penyumbang murni memiliki motif membantu pemenangan Jokowi. Dia mengatakan bantuan yang diberikan tetap dalam aturan yang ada.
"Ya nggak apa-apa sepanjang itu boleh dalam UU dan tidak disalahkan. Kalau perusahaan kan Rp 25 (miliar), kalau perorangan kan Rp 2,5 (miliar) maksimum. Nah, yang terjadi di kita itu bahwa beberapa komunitas orang-orang yang berkumpul dalam satu komunitas misalnya itu nyumbang," bebernya.
Pesisirnews.com