JAKARTA,PESISIRNEWS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai banyak kasus kekerasan yang menimpa sejumlah aktivis anti korupsi tidak jelas pengusutannya. Kasus-kasusnya tak pernah diselidiki dan diusut hingga tuntas, bahkan lenyap bak ditelan bumi. Namun Kontras mendesak kasus penembakan terhadap Mahtur Husairi Direktur Center Islam For Democration (CIDe) di Madura diharapkan bisa menjadi titik tolak pengusutan berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis anti korupsi.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan penembakan terhadap aktivis anti korupsi bisa dikatakan sebagai bentuk teror terhadap demokrasi. Sebab, demokrasi sendiri anti terhadap kekerasan dan anti terhadap korupsi.
Sebelumnya di daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada bulan Desember 2014 tiga orang aktivis Madura Corruption Watch dibacok orang tidak dikenal. Tahun sebelumnya, 2010 Tama S Langkung aktifis Indonesia Corruption Watch juga mengalami kekerasan berupa pembacokan karena melakukan advokasi terkait 25 kasus rekening gendut petinggi Polri. Diantaranya tersangkut nama Komjen Budi Gunawan yang baru saja ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.
Kontras mengecam tindakan biadab penembakan Mathur seorang aktivis anti korupsi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia merupakan aktivis yang giat dalam melakukan advokasi kasus korupsi termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron.
"Tindakan ini patut diduga terkait erat dengan upaya pengungkapan korupsi yang dilakukannya di daerah Bangkalan," kata Haris.
Kasus-kasus tersebut merupakan cara yang digunakan untuk membungkam masyarakat khususnya para aktivis anti korupsi dalam menjalankan fungsi pengawasan publik terhadap berbagai pejabat negara. Dalam catatan Kontras, tidak ada satu pun kasus kejahatan atau kekerasan terhadap aktivis anti korupsi yang berhasil dibuka, dan pelaku-pelakunya dihukum.
Bahkan para aktivis kerap dikriminalisasi dan dituduh melakukan pencemaran nama baik. Situasi ini makin menjelaskan bahwa korupsi-korupsi memang memiliki kaitan erat dengan jejaring kekuasaan dan berbagai institusi. "Atas kasus yang menimpa Mahtur, kami meminta, pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadapnya," katanya.
Kegagalan Polisi dalam mengungkap kasus ini dan kasus-kasus serupa lainnya dianggap bukti tidak adanya komitmen Polisi pada Demokrasi di Indonesia.
Pada Selasa, (20/1) Mathur Husairi tiba di rumahnya, saat mencoba membuka pagar dua pelaku berboncengan menghampirinya. Sempat terjadi cek-cok dan akhirnya pelaku melepas tembakan ke pinggang kanan.
Mathur mencoba berlari mengejar, namun ambruk setelah beberapa meter. Ia dilarikan ke RSUD Syamrabu Bangkalan namun akhirnya dirujuk ke RSU Dr Soetomo. Kini kondisinya sudah melewati masa kritis dan berangsur membaik.
Tak hanya Kontras yang mengecak aksi kekerasan terhadap aktivis anti korupsi. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) juga menyatakan mengecam aksi tersebut. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto meminta aparat kepolisian segera mengungkap dan menangkap siapa pelaku penembakan terhadap Husairi.
Bambang mengatakan KPK menaruh perhatian terhadap kasus penembakan ini. Sebab menurut KPK yang bersangkutan dinilai sangat peduli terhadap kasus tindak pidana korupsi terutama yang terjadi di daerahnya. Hal ini dibuktikan karena Mathur pernah melaporkan adanya dugaan perkara korupsi ke lembaga anti rasuah itu.
Meskipun begitu, Bambang berharap penembakan kepada Mathur tidak berkaitan dengan aktivitasnya. Karena jika tidak, penembakan ini merupakan teror terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi musuh utama bagi negara. "Kami khawatir ini karena aktivitasnya. Tapi mudah-mudhan bukan itu alasannya," ujarnya.gresnews.com
Penulis:
