Perppu Pilkada Bermasalah Secara Sistematika dan Substansi

Sabtu, 31 Januari 2015 15:54 WIB
Ketua Perludem Didik Supriyanto (google)
JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Ketua Perludem Didik Supriyanto menilai bahwa Perppu No 1/2014 tentang Pilkada yang telah ditetapkan menjadi UU oleh DPR mengandung banyak masalah. Pantauan Perludem, katanya Perppu ini bermasalah  baik secara sistematika maupun substansinya.

"Secara sistematika, Perppu ini tidak mengikuti lazimnya UU Pemilu," kata Didik di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).

Menurutnya, di satu pihak tidak ada Bab Penetapan Hasil Pemilu dan tahapan pendaftaran pemilih. Di lain pihak, materi pendaftaran calon dirinci menjadi bab tersendiri, termasuk "Bab Uji Publik" yang mestinya masuk bagian proses penjaringan calon yang dilakukan oleh parpol dan calon perseorangan. 

"Dari segi sistematika, kita telah memetakan berbagai persoalan materi Perppu ini, yang mencakup redaksional (salah ketik), judul dan konsideran, kententuan umum dan nomenkaltur serta asas, tujuan dan penyelenggaraan," jelasnya. 

Sedangkan permasalahan substansi pemilu, lanjut Didik, mencakup empat hal, yakni aktor Pilkada, sistem pemilihan, manajemen dan penegakan hukum.

Dia menjelaskan aktor Pilkada terdiri pemilih, penyelenggara dan calon. Yang menjadi persoalan, menurutnya, adalah calon yang dalam Perppu Pilkada hanya calon tunggal (tanpa wakil). 

"Calon tunggal ini berpotensi menimbulkan konflik di daerah," ujarnya. 

Persoalan kedua, katanya adalah sistem pemilihan yang terkait  metode pendaftaran calon, metedo pemilihan suara dan metode penetapan calon terpilih. Dalam Perppu tersebut dikatakan bahwa calon yang meraih suara terbanyak di atas 30 persen ditetapkan sebagai calon terpilih dan jika tidak ada yang meraih suara tersebut dilakukan puturan kedua.

"Puturan kedua ini yang bermasalah karena putaran kedua tak hanya membengkakkan anggaran tetapi juga memperpanjang ketegangan politik," tandasnya.

Didik menganjurkan agar formula calon terpilih diganti dengan mayoritas sederhana, yaitu siapa yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

"Cara ini tidak hanya menghemat biaya dan menciptakan kestabilan politik tetapi juga memaksakan partai untuk membuat koalisi besar," jelasnya.

Persoalan ketiga, adalah manajemen. Dia mengungkapkan persoalan menajemen, terkait pendaftaran pemilih tidak masuk dalam tahapan sehingga tidak diketahui jadwalnya, uji publik tidak jelas tujuan dan targetnya, terlalu lama dan membebani KPK serta pembatasan kampanye tidak jelas sehingga mempersulit KPU untuk mengaturnya.

"Kita dorong ubah manajemen, misalnya uji publik diubah pengenalan calon yang dilakukan partai politik pengusung yang dibiayai negera, tugas KPU hanya memverifikasi," tandasnya.

Persoalan keempat, adalah penegakan hukum terkait waktu penyelesaian sengketa admnistrasi pilkada dan sengketa hasil pilkada sangat panjang.

"Kita harapkan penyelesaian sengketa pilkada dikembalikan ke MK karena lebih transparan dan terkontrol dibanding ke Pengadilan Tinggi dan MA," pungkas Didik. (SP)
Tags politik

Berita Terkait

Komentar

Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.

FB Comments