JAKARTA, PESISIRNEWS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan Parlemen (DPR-RI) untuk saling menyetujui kesepakatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Melalui akun Facebooknya pada Kamis (4/12), Presiden Jokowi mengatakan, “Pada prinsipnya pilkada langsung tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini adalah buah paling manis dalam demokrasi kita,” kata dia.
Presiden menilai jika pilkada langsung dibredel dan digantikan dengan pilkada tidak langsung, rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik dan diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi.
Sementara dengan pilkada langsung, pelan-pelan masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang.
Wacana penolakan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ini muncul setelah Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang berlangsung di Bali pada Rabu (3/12) kemarin. Dalam Munas tersebut, dikeluarkan rekomendasi untuk mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dengan demikian, Partai Golkar menolak Perppu tersebut.
Perppu Pilkada dikeluarkan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai reaksi atas disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang dilakukan melalui DPRD. Dalam Perppu itu ditegaskan pilkada dilakukan secara langsung. (setkab.go.id)
Penulis:
