Jakarta,Pesisirnews.com-Uang Rp2 miliar yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memborong 100 ribu botol sabun cuci ketika berkunjung ke Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) disebur bersumber dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika ditanya asal sumber dana itu.
"Dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu botol dengan per sabunnya Rp20 ribu dan totalnya Rp2 miliar itu adalah dana dari TKN," ujar Pramono di Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (22/1).
Menurutnya, lantaran dana berasal dari TKN, maka Jokowi tidak melanggar aturan apapun.
Menurutnya, penggunaan dana kampanye untuk hal seperti pembelian sabun cair pun sah-sah saja.
"Pembelian sabun itu secara peraturan perundang-undangan diperbolehkan kok oleh undang-undang," katanya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Lebih lanjut, penggunaan dana Rp2 miliar untuk pembelian sabun cair itu bakal dimasukkan dalam laporan keuangan kampanye TKN secara transparan dan terbuka. Sementara, pengelolaan 100 ribu botol sabun cair akan menjadi tanggung jawab TKN.
"Setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN. TKN yang akan mengelola untuk dibagikan," imbuhnya.
Pramono kembali menekankan motif pembelian sabun cuci oleh Jokowi murni untuk mengangkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya, agar para UMKM terpacu untuk berusaha.
Sebelumnya, sumber dana pembelian sabun cuci Jokowi sempat dipertanyakan oleh beberapa pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah. Menurutnya, Jokowi harus menjelaskan asal usul uang Rp2 miliar yang digunakan untuk membeli sabun cair.
"Yang penting pertanggungjawaban uangnya saja karena pejabat negara kan uangnya harus dipertanggungjawabkan, pajaknya dari mana, sumber uangnya dari mana," tuturnya.
Selain sumber dana, beberapa pihak juga mempertanyakan latar belakang pembelian sabun cuci itu. Direktur Eksekutif Center Budgetting Analys (CBA) Ucok Sky Khadafi mengatakan jika Jokowi bertujuan untuk memberdayakan UMKM, maka lebih bijak lewat pengembangan program dan saluran distribusi produk, bukan dengan membeli produk dalam jumlah banyak.
"Kalau cuma borong sabun meskipun dari uang pribadi tidak akan berimbas panjang terhadap UMKM. Dengan cara tersebut, publik bisa menilai ini cuma pencitraan," ucapnya.
Meski ada pula pihak yang menilai langkah yang dilakukan Jokowi sejatinya sah-sah saja selama yang digunakan merupakan dana pribadi. Divisi Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gul Fino menilai Jokowi tidak mungkin menggunakan uang rakyat untuk membeli sabun tersebut.
"Terlepas itu belinya sampai Rp2 miliar, sekali lagi jika harganya normal segitu dan menggunakan uang Pak Jokowi, tidak ada yang salah," jelasnya.
Sementara Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar Ngabalin mengaku heran dengan sejumlah pihak yang mempermasalahkan langkah pembelian sabun cair oleh Jokowi.
Ngabalin menyebut pihak yang mempersoalkan sumber uang Jokowi untuk membeli sabun cuci itu tak melihat mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok penguasa. "Masa sih Rp2 miliar presiden tidak punya uang pribadi, yang benar saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi diketahui memborong 100 ribu botol sabun milik salah satu kelompok usaha di Garut, Eli Liawati. Harga satu botol sabun cuci berisi satu liter itu sebesar Rp20 ribu. Dengan demikian, total uang yang harus dikeluarkan Jokowi adalah Rp2 miliar.
Jokowi memberi uang muka pembelian sebesar Rp10 juta sebagai tanda jadi. Eli pun menyanggupi pesanan Jokowi itu dan menjanjikan bakal rampung memproduksi pesanan hingga akhir Februari 2019.
Pesisirnews.com