Pesisirnews-Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto menghadiri acara Rapat Koordinasi dengan bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten kota se-Provinsi Riau terkait tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia secara virtual, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Kamis ( 22/07/21).
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar serta Forkopimda Provinsi Riau serta OPD-OPD terkait.
Syamsuar menjelaskan ada 4 arahan presiden yang perlu dilaksanakan di antaranya seperti :
1. Menyeimbangkan strategi penanganan dampak kesehatan dan ekonomi secara beriringan.
2. Arahan presiden dan Mendagri kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan dana alokasi umum untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19.
3. Pemeritah provinsi dan kab/kota secara serius, bersama-sama dan berimbang mengalokasikan anggaran untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah pada APBD masing-masing.
4. Pemerintah pusat beserta lembaga pengawas mengikuti dan memantau pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota, terutama anggaran Covid dan juga non Covid-19.
“Arahan presiden kalau lancar kegiatan tentunya akan mempengaruhi ekonomi di masing-masing daerah. Perlu di ketahui saat ini ada tiga daerah di Riau yang mengalami penuruan ekonomi yaitu Kota Pekanbaru, Bengkalis dan Dumai. Harapan kita kelak ketiga ini bisa meningkat pertumbuhan ekonominya,†tuturnya.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto mengatakan, identifikasi persoalan APBD harus ada pembicaraan penerapan SIPD karna di DPRD dan Pemprov ada beberapa pembahasan yang cukup rumit berkaitan dgn SIPD.
“Saya fikir perlu di telaah bersama dari konteks identifikasi sehingga SIPD tidak lagi menjadi kendala Ketika tidak terealisasi,†jelas Hardianto.*(rls)
pesisirnews.com