Sabtu, 03 Oktober 2026 WIB

Bupati Wardan: Zakat merupakan upaya menurunkan tingkat kemiskinan

- Jumat, 22 Maret 2019 14:28 WIB
741 view
Bupati Wardan: Zakat merupakan upaya menurunkan tingkat kemiskinan
Inhil, Pesisirnews.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Muhammad Wardan menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu upaya menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat negeri seribu parit.


Oleh sebab itu, orang nomor 1 di Indragiri Hilir mengajak seluruh masyarakat agar menyisipkan harta yang dimiliki ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) cabang Kabupaten Inhil.

Menurut Bupati, pemerintah daerah telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Inhil untuk berzakat. Perintah itu telah dihimbau Bupati melalui surat himbauan. Untuk intansi masing-masing telah dihimbau untuk memotong gaji ASN ke Baznas Inhil sebesar 2,5 persen.

"Hari ini dan kedepannya, saya berharap Baznas Inhil mampu bekerja dengan baik dalam mengelola zakat umat. Terlebih lagi, mampu membantu seperti bencana alam dan lain sebagainya," ucap Wardan saat konferensi pers Operasi Katarak di Aula Kantor RSUD Puri Husada Tembilahan, Jumat (22/3/2019).

Bupati turut mengigatkan kepada Ketua Baznas beserta jajaran agar selalu mentaati aturan yang berlaku. Salah satunya, beliau meminta Baznas tidak menggunakan dana zakat umat ke operasional. Sebab untuk dana operasional, pemerintah daerah telah memberikan sebesar Rp 2 Miliyar.

"Kemarin, Pemda bekerjasama dengan Baznas Inhil telah menyalurkan perahu untuk nelayan
sebanyak 40 unit dan jaring. Hari ini mereka termasuk golongan Mustahik (Penerima zakat), dan untuk kedepan mereka tidak lagi termasuk Mustahik, alias wajib menyalurkan zakat (Muzakki)," jelas Wardan.


Sementara itu, Ketua Baznas Inhil HM Yunus Hasby menuturkan, Baznas turut diatur dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada kaum dhuafa.



"Aturan zakat juga diperkuat oleh Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2014," jelasnya singkat.

SHARE:
Tags
DaerahPemkab InhilRiau
beritaTerkait
Bupati Inhil Sambut Kunjungan Kerja Kajati Riau, Sinergi Antarlembaga Diperkuat

Bupati Inhil Sambut Kunjungan Kerja Kajati Riau, Sinergi Antarlembaga Diperkuat

Polda Riau Tangani 55 Kasus Karhutla, 55 Orang Jadi Tersangka

Polda Riau Tangani 55 Kasus Karhutla, 55 Orang Jadi Tersangka

Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Cek Karhutla di Inhu, Tegaskan Penanganan Kolaboratif

Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Cek Karhutla di Inhu, Tegaskan Penanganan Kolaboratif

Polda Riau Kerahkan Drone Pemadam Api Tangani Karhutla di Siak

Polda Riau Kerahkan Drone Pemadam Api Tangani Karhutla di Siak

Jelang Hari Jadi ke-78, Polwan Polda Riau Turun dalam Penanganan Karhutla

Jelang Hari Jadi ke-78, Polwan Polda Riau Turun dalam Penanganan Karhutla

Polda Riau Awasi Lahan Bekas Terbakar, Pastikan Karhutla Tak Jadi Jalan Membuka Lahan

Polda Riau Awasi Lahan Bekas Terbakar, Pastikan Karhutla Tak Jadi Jalan Membuka Lahan

komentar
beritaTerbaru