Banten, PESISIRNEWS.COM - Sejumlah pihak menyebut undang-undang mewajibkan pengumuman sebaran wabah,Presiden Joko Widodo mengatakan Pihaknya menangani Wabah Virus Corona secara Senyap agar tidak menimbulkan kepanikan.
Presiden Jokowi mengatakan penanganan corona di Indonesia tetap dilakukan dengan serius dan bahkan turut melibatkan intelijen.
BACA JUGA :Wali-Kota-Bogor-Bima-Arya-Sugiarto-Masuk-Daftar-Orang-Dalam-Pemantauan--ODP--virus-Corona
"Langkah-langkah serius telah kita ambil. Di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat," katanya, di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (13/3).
"Oleh sebab itu dalam penanganan kita tidak bersuara, harus tetap tenang, dan berupaya keras menghadap ini," dia menambahkan.
BACA JUGA :Satgas-Yonif-132-BS--Ajarkan-Anak--Perbatasan-Menjaga-Pola-Hidup-Sehat
Jokowi mencontohkannya dengan penanganan pasien nomor 01 dan 02. Pihaknya kemudian meminta keterangan keduanya dan menelusuri orang-orang yang berkontak dengan mereka untuk melihat kemungkinan sebaran wabah.
"Dalam dua hari saya sudah mendapatkan 80 nama, yang berada di klaster ini. Dalam dua hari dari tim reaksi cepat dari Kemenkes, dibantu intelijen BIN dan Polri," klaimnya.
"Setiap ada klaster baru tim reaksi cepat langsung memagari," ucap dia.
Tak ketinggalan, Jokowi menyebut pihaknya secara cepat memutuskan dan memproses pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang.
Di samping itu, dalam dua bulan ini Jokowi juga mengaku sudah mengadakan rapat paripurna satu kali, rapat terbatas lima kali, serta rapat internal sehari hingga dua kali khusus membahas Corona.
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastia
"Kemudian yang kedua koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah diperkuat," imbuhnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintah mestinya lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait penyebaran wabah Virus Corona.
Keterbukaan informasi ini, kata Usman, terutama berkaitan wilayah penyebaran Covid-19 ini. Hal ini, kata dia, penting agar masyarakat bisa melakukan pencegahan.
[MGID]
"Seandainya masyarakat memiliki informasi yang utuh maka mereka juga bisa ikut mengambil langkah-langkah pencegahan yang maksimal," jelas Usman, dalam keterangannya, Jumat (13/3).
Saat ini, kata dia, pemerintah memang mencoba mengeluarkan informasi terkait wabah Corona ini melalui juru bicara yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, yakni Achmad Yurianto.
Namun, informasi yang dipaparkan dianggap belum terbuka. Bahkan, peta lokasi persebaran virus hingga wilayah-wilayah yang dianggap sebagai episentrum penyebaran virus terbanyak pun tak dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
[ADNOW]
Padahal, kata Usman, hak publik atas informasi itu jelas tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
Bahwa, Pemerintah wajib menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
Sumber : CNNIndonesia
pesisirnews.com