Ketua KPU Tak Setuju Pembentukan Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019, Ini Alasannya....

Pesisirnews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menyatakan tidak setuju dengan wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Menurut Arief, proses pemilu masih berlangsung sebagaimana mestinya.

Baca Juga :Wow, Elly Sugigi Murka Hingga Blak-blakan Pernah Tidur Bareng Irfan Dua Kali

"Tidaklah, saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya (pembentukan TPF, Red)," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4) seperti dilansir dari Republika.co.id.

Baca Juga:

• Siswi SMA N 1 Kritang Kab Inhil Lolos Seleksi Paskibraka Nasional
• Hadiri Pemakaman, Kapolri: Pesan Eyang Meri Jadi Inspirasi dan Semangat Keluarga Besar Polri

Dia melanjutkan, semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Arief menilai semua pihak perlu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait pemilu. "Semua masih berjalan sebagaimana mestinya. Makanya publik harus kita edukasi supaya mereka paham dan tahu mana yang dipercaya dan tidak bisa dipercaya informasinya," tegas Arief.

Baca Juga:

• Bupati Herman dan ketua PMI Peringati Hari Kesehatan Nasional
• Lapor Pak Presiden! Usut Dugaan Penyelewenangan Uang Negara Dibalik Seluruh Penghargaan Dirut PLN

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mempersilakan sejumlah pihak membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Dia menegaskan pembentukkan TPF sangat terbuka dan tidak dilarang.

"Silakan saja, silakan, mau pencari fakta, pencari kecurangan, pencari hal-hal yang lain, mauuploadingC1,monggo, silahkan," ujar Bagja ketika dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Bagja mengatakan TPF nantinya bisa membantu tugas Bawaslu dalam menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2019. Namun, dia mengingatkan bahwa ruangan penghitungan dan rekap hasil pemilu terbatas, sehingga tidak perlu memaksakan diri masuk.

"Alhamdulillah ada yang bantu kita tapi ingat ruangan kan terbatas, jangan memaksa masuk ruangan, ada saksi parpol yang harus dihormat," ungkapnya.

Baca Juga :Bahaya Tidur Dengan Ponsel, Penyakit Ini Akan Menyerang Tubuh mu...

Bagja menegaskan proses rekapitulasi berjenjang dilakukan secara terbuka. Dalam proses tersebut, ada saksi parpol, pengawas pemilu dan jajaran petugas KPU.

"Prosesnya harus bisa dilihat, proses perhitungan itu harus bisa dilihat, bukan di ruangan tertutup, tidak bisa dilihat, kemudian sembunyi-sembunyi, dikunci pintunya, ya engga bisa begitu juga," tambahnya.

Baca Juga :Ular King Cobra Raksasa Sepanjang 5 Meter Masuk Rumah. Untung Cepat Ketahuan

Sebagaimana diketahui, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengusulkan agar dibentuk suatu tim gabungan yang diisi oleh komisi-komisi lemnaga negara. Tugas komisi tersebut yakni menelisik dugaan-dugaan kecurangan sepanjang tahapan Pemilu 2019.(dan)

Siswi SMA N 1 Kritang Kab Inhil Lolos Seleksi Paskibraka Nasional

Hadiri Pemakaman, Kapolri: Pesan Eyang Meri Jadi Inspirasi dan Semangat Keluarga Besar Polri

Bupati Herman dan ketua PMI Peringati Hari Kesehatan Nasional

Lapor Pak Presiden! Usut Dugaan Penyelewenangan Uang Negara Dibalik Seluruh Penghargaan Dirut PLN

Usai Pilkada, Mafirion Ajak Masyarakat Bersatu Melalui Sosialisasi Empat Pilar*

Kick Off Ketahanan Pangan di Inhil, Dukung Program Asta Cita Presiden