Pesisirnews.com - Langkah Ustaz Abdul Somad (UAS) bertemu dan mendukung capres nomor urut Prabowo Subianto menuai polemik. Sejumlah pejabat dan tokoh politik menyampaikan pendapatnya.
Dilansir dari jpnn.com, Pertama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Dia menyatakan tindakan UAS yang masih berstatus dosen PNS itu sebagai bentuk politik praktis.
Baca Juga :Viral, Cerita Pendukung Jokowi dan Prabowo Menikah
"UAS sudah berpolitik praktis. Itu tidak boleh, kan beliau dosen PNS. Meski alasan cuti pun tetap tidak bisa," kata Bima kepada JPNN, Jumat (12/4).
Bima Haria menilai, UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.
Baca Juga :Ahok Bacok Kaki Andreas Nainggolan, ini yang terjadi selanjutnya...
Dua, Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB. Dia mengatakan apa yang dilakukan UAS melanggar aturan netralitas PNS. Di samping bertentangan dengan PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.
Tiga, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy. Menurutnya, tak ada aturan yang dilanggar UAS. Tidak ada muatan kampanye dalam video yang viral di media sosial dan mainsteam tersebut.
"Saya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh UAS. Sepanjang video yang beredar tidak ada ajakan kepada publik dari UAS untuk memilih Prabowo, artinya tidak ada muatan kampanye di sana," kata Habib Aboe, Sabtu (13/4).
Menurut Aboe, jika disimak dengan baik dari awal hingga akhir video, UAS hanya menyampaikan cerita bahwa selama berdakwah banyak dukungan dari masyarakat kepada Prabowo.
Empat, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Yandri Susanto. Dia menili Ustaz Abdul Somad tidak melanggar netralitas PNS meski bertemu dan menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto.
Menurut dia, Ustaz Somad menyampaikan dukungan ke Prabowo - Sandiaga sebagai personal. Tidak ada kaitan pernyataan dukungan Ustaz Somad dengan statusnya sebagai PNS.
Yandri heran dukungan Ustaz Somad ke Prabowo - Sandiaga dipersoalkan. Di sisi lain, dukungan pejabat negara terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin tidak menuai problem.
Lima, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade. Menurutnya, Ustaz Abdul Somad sebagai warga negara itu berhak menentukan pilihan.
Dia mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar ketika Ustaz Somad menyampaikan dukungan ke capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Baca Juga :Suasana Angker di Warung Lokasi Mutlasi Budi Hartanto, Pelaku Tiba-tiba Menjerit Sendiri
Dia menduga, penilaian Ustaz Somad melanggar netralitas PNS merupakan bentuk intimidasi halus. Dia berharap, tidak ada pihak yang menakut-nakuti seseorang karena menyatakan dukungan di Pilpres 2019.
"Jangan sampai orang ditakut-takuti dan dihalang-halangi mengungkapkan pilihan. Itu penting itu," ungkap dia.(dan)
