Pesisirnews.com,Program DMIJ dimulai sejak tahun 2014 sedangkan P3MD yang pada awalnya hanya dikenal dengan Dana Desa (DD)/APBN baru dimulai setahun kemudian tahun 2015. Berbeda dengan DMIJ yang memiliki perangkat yang lengkap sejak kelahirannya, DD hanya ada dananya tapi SDM-nya belum ada saat lahirnya. Untuk menyikapi hal ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Inhil menginstruksikan fasilitator2 DMIJ untuk membantu merancang perencanaan dana DD. Karena sesuai dengan regulasi yang ada semua dana yang masuk ke desa outputnya sama yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sehingga fasilitator DMIJ kemudian ikut dalam perencanaan kegiatan yang bersumber dari DD. Bahkan juga turut mengawal pelaksanaan kegiatan karena sekaligus menjadi tempat konsultasi bagi pemerintah desa. Jadilah Tim DMIJ merangkap Tim konsultasi DD.
Kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2017 meskipun tidak disemua kecamatan karena telah dimulainya rekrutmen tenaga pendamping DD. Tahun 2016, Kurang lebih 2 atau 3 dari 20 kecamatan di Inhil yang baru tersedia tenaga pendamping infrastruktur. Dan meningkat pada tahun 2017 yang berarti tugas Tim DMIJ untuk membantu mengawal pelaksanaan kegiatan DD sudah semakin berkurang. Baru setelah memasuki tahun 2018 pendamping DD sudah lengkap dan sudah benar2 lepas dari Tim DMIJ.
pemaparan singkat diatas diketahui meskipun DD bukan dari dana APBD kabupaten tapi peran Tim kabupaten melalui fasilitator DMIJ cukup signifikan untuk mensukseskan pembangunan di desa yang bersumber dari dana APBN ini.
Realitas inilah yang kemudian membuat masyarakat desa lebih mengenal DMIJ dibanding P3MD hari ini. Bahkan merekalah sebenarnya yang melekatkan dana pembangunan yang masuk ke desa adalah dana DMIJ. Jadi disini tidak ada klaim2 sepihak dari Tim DMIJ.
Berbeda dengan dana DD yang hanya boleh digunakan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan. Dana DMIJ bersifat open menu. Sehingga bisa menjadi pendorong utk merealisasikan dana DD.
Bisa dibayangkan jika tidak ada Tim DMIJ maka siapa yang akan membantu masyarakat desa dalam mengelola program? Bukankah Tim DMIJ merupakan inisiasi Bupati Inhil .
Bisakah infrastruktur dibangun dengan baik jika pemerintah desa yang bertungkus lumus dilapangan kebingungan untuk menafkahi keluarganya karena tak ada honor?
Jika tidak ada dana Program DMIJ maka bagaimana pemerintahan desa bisa berjalan tanpa honor? Bukankah honor hanya bisa dianggarkan melalui dana DMIJ dan penetapan serta kenaikan honor diatur melalui Peraturan Bupati.
Honor perangkat desa hari ini mungkin belum cukup untuk mencapai keluarga sejahtera tapi paling tidak kenaikan honor dari tahun2 sebelumnya cukup signifikan. Berbagai tunjangan pun telah diberikan. Sehingga memacu semangat kerja para perangkat desa untuk mensukseskan program.
Kita tidak berbicara tentang program mana yang lebih baik. Tapi baik itu DMIJ maupun P3MD adalah program yang saling mengisi. Meskipun berjalan di relnya masing2 tapi tanpa yang satunya maka yang lainnya takkan berjalan sebagaimana derasnya kemajuan desa2 di Inhil yang cukup progressif hari ini.
keberhasilan pembangunan desa hari ini di Inhil juga merupakan andil besar Tim DMIJ yang tak terbantahkan. Tim yang dibina oleh Bupati waktu itu.
Penulis:RM
pesisirnews.com