International

Negara-negara Arab Kecam Upaya Pengambilalihan Kekuasaan dan Penahanan Pemimpin Sipil oleh Militer Sudan

Anjar Anjar
Negara-negara Arab Kecam Upaya Pengambilalihan Kekuasaan dan Penahanan Pemimpin Sipil oleh Militer Sudan

Warga sipil mengibarkan bendera Sudan. (Foto: Reuters)

SUDAN, Pesisirnews.com - Hari ini, Senin (25/10), negara-negara Arab dan sejumlah negara-negara dari di kawasan lainnya menyatakan keprihatinan mendalam mereka tentang kudeta tentara Sudan terhadap pemerintah Abdullah Hamdok, sementara banyak pemerintah mengumumkan kecaman mereka atas apa yang mereka anggap sebagai "upaya kudeta."

Di tingkat Arab, Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan keprihatinannya atas perkembangan situasi di Sudan, dan meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak memperburuk situasi.

Qatar menyatakan aspirasinya untuk mengembalikan proses politik ke jalur yang benar untuk mencapai aspirasi rakyat Sudan, sembari menyerukan pihak-pihak di Sudan untuk bersikap bijaksana dan bekerja untuk kepentingan rakyat Sudan. .

Mesir mengumumkan bahwa mereka mengikuti perkembangan terakhir di Republik Sudan, menekankan "pentingnya mencapai stabilitas dan keamanan bagi rakyat Sudan, menjaga kemampuan mereka, dan menghadapi tantangan saat ini dengan cara yang menjamin keselamatan negara persaudaraan ini."

Mesir menilai keamanan dan stabilitas Sudan merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan kawasan, dan menyerukan semua pihak di Sudan menahan diri dan bertanggung jawab untuk memberikan prioritas pada kepentingan tertinggi negara dan konsensus nasional.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Saudi mengkonfirmasi bahwa mereka mengikuti dengan keprihatinan dan minat yang besar terhadap peristiwa di Sudan, dan menyerukan agar tidak ada pengekangan, menciptakan ketenangan, dan non-eskalasi.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Liga Negara-negara Arab, Ahmed Aboul Gheit, juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang perkembangan di Sudan dan meminta semua pihak Sudan untuk mematuhi dokumen konstitusi yang ditandatangani pada 2019.

Sekretaris Jenderal Organisasi, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, menekankan bahwa dialog adalah cara untuk mengatasi perbedaan untuk memprioritaskan kepentingan tertinggi rakyat Sudan, dan untuk mencapai aspirasi mereka untuk keamanan, stabilitas, pembangunan. dan kemakmuran.

Adapun Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan bahwa pihaknya menindaklanjuti dengan keprihatinan mendalam berita percobaan kudeta di Sudan," dan mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Kami sangat prihatin dengan berita percobaan kudeta di Sudan pada 25 Oktober 2021."

"Kami menegaskan harapan kuat kami bahwa semua pihak di Sudan mematuhi komitmen yang terkandung dalam deklarasi konstitusional dan menahan diri untuk tidak mengganggu proses transisi," tegasnya.

Halaman :
Penulis: Anjar

Editor: Anjar