(Pesisirnews.com) - Maraknya pemberitaan yang beredar mengenai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipilih kembali untuk 3 periode di acara silaturahmi nasional (silatnas) beberapa kepala desa di Istora Senayan, Jakarta pada 29 Maret 2022, memunculkan reaksi beragam di kalangan masyarakat.
Tindakan yang mengatasnamakan APDESI itu mendapat tanggapan dari kepengurusan APDESI yang diketuai oleh Arifin Abdul Majid selaku Ketua Umum APDESI pusat.
Arifin menyatakan pertemuan itu selain memunculkan reaksi di kalangan masyarakat juga menimbulkan gejolak di internal, setelah muncul narasi kepala desa mendukung Presiden Jokowi 3 Periode.
Dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (31/3), Aririfin memaparkan bahwa APDESI yang dipimpinnya beranggotakan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dia menegaskan, APDESI yang dipimpinnya telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.
Turut pula dilampirkan salinan SK Kemenkumham AHU/0001295/AH.0108 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan APDESI, dengan pengurus atas nama Arifin Abdul Majid selaku Ketua Umum APDESI, Muksalmina selaku Sekjen APDESI, dan jajaran pengurus lainnya.
Atas persoalan tersebut, Arifin Abdul Majid selaku Ketua DPP APDESI mengeluarkan 4 pernyataan sikap yang berisi tanggapan terhadap pelaksanaan silatlatnas Kepala Desa di Istora Jakarta, tanggal 29 Maret 2022, yang mengusung nama APDESI.
