PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH MH
menyalahkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Pekanbaru yang dinilai tidak bekerja dengan maksimal sebagai pengawal
perda.
Pernyataan itu disinggung terkait banyaknya Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru yang disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru selama ini jalan di tempat sehingga peraturan tidak dijalankan dengan baik.
"Apabila ada perda yang tidak jalan tentu kita pertanyakan. Satpol PP
belum maksimal dalam hal itu (penegakan,red). Mestinya pengawasan itu
berada di Satpol PP," tegas Sondia, kepada wartawan, saat ditemui di
DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (11/4/2017).
Dikatakan Politisi PAN
ini, DPRD Kota Pekanbaru tengah menggodok 27 Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) di Kota Pekanbaru. Termasuk Ranperda inisiatif dari DPRD
sendiri. Diantara penggodokan itu, banyak Ranperda yang dibuat justru
mandet di tengah jalan. Salah satunya adalah Ranperda Pelayanan Satu
Pintu.
Disinggung kekurangan anggaran, Wakil Pimpinan dua periode ini justru membantah hal tersebut. Sondi beralasan Ranperda yang dibuat sekarang perlu penelitian dan kajian yang mendalam sehingga tidak merugikan masyarakat.
"Kalau
ada Ranperda lama tuntasnya, jadi bukan karena disengaja, apalagi
dibilang soal kekurangan anggaran, tapi untuk pelayanan masyarakat kita
harus teliti dan tentu juga ada dasar kajian," pungkasnya. (rik)
