• Home
  • Daerah
  • Ini alasan Lembaga Adat Melayu Riau Beri Gelar Adat Pada Joko Widodo

Ini alasan Lembaga Adat Melayu Riau Beri Gelar Adat Pada Joko Widodo

Haikal Selasa, 04 Desember 2018 22:50 WIB
PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo dipastikan akan menerima gelar adat Melayu dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau pada 15 Desember 2018 di gedung LAM Riau.

Kepastian Presiden akan menerima gelar adat masyarakat Melayu Riau, Datuk Seri Setia Amanah Negara, disampaikan langsung oleh Kapitra Ampera, sebagai penghubung pertemuan antara Presiden Jokowi dengan LAM Riau, dan Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, di Istana Negara, Selasa (4/12/2018).

"Ya, LAM sudah meminang atau merisik Presiden Jokowi, untuk diberikan anugerah, penabalan gelar adat Melayu Riau. Ada beberapa alasan yang menjadi pegangan LAM dalam memberikan gelar adat kepada presiden," ujar Kapitra, saat dihubungi, Selasa (4/12/2018).

"Pertama Presiden dinilai telah berhasil memberikan Riau bebas asap, dari enam Presiden sebelumnya. Kedua BUMD Riau diberikan kesempatan untuk mengelola blok Rokan bersama Pertamina. Ketiga sesuai dengan Perpres 86, memberikan ruang gerak ekosistem di tanah ulayat," tambah Kapitra.

Alasan lainnya Presiden juga telah membangun infrastruktur secara masif di Provinsi Riau, seperti pembangunan Jalan tol Pekanbaru-Dumai, jalan tol Pekanbaru-Padang, dan beberapa proyek strategis nasional lainnya. Termasuk pemanfaatan lahan gambut yang ada di Riau.

"Itulah beberapa poin yang menjadi alasan LAM Riau memberikan gelar adat Melayu Riau. Dengan proses merisik ini, selanjutnya LAM yang akan mempersiapkan acara penabalan di Pekanbaru," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Saat berada di Riau, selain agenda menerima gelar adat Melayu Riau, Presiden juga langsung melaksanakan tugas negara sebagai kepala daerah, dengan memberikan pencanangan nasional sertifikasi hak ulayat masyarakat hukum adat di Riau.

"Selain itu juga akan ada penyerahan tora kepada 6000 kepala keluarga di Riau. Itu dilaksanakan di Gelanggang Remaja, dan saya sebagai penghubung, sebagai fasilitator dan moderator, sudah mempertemukan pemuka adat LAM, Plt Gubernur dengan Presiden," tutup Kapitra.

Sementara itu, ketua MKA LAM Riau, Al Azhar saat dihubungi terkait dengan wacana pemberian gelar adat tersebut, tidak mengangkat telepon.

Pada pertemuan dengan Presiden tersebut juga akan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Mensesneg Pramono Anung, Ketua LAM Syahril Abubakar, Ketua MKA LAM Riau, Al Azhar, Plt Gubernur Riau, dan Wan Thamrin Hasyim.


Sumber: Riaumandiri.co

Tags Adathukumperistiwapolitikviral

Berita Terkait

Komentar

Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.

FB Comments