Ekbis

Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo: Keberadaan TKA China Memperparah Ekonomi Masyarakat Ditanah Air

pesisirnews.com pesisirnews.com
Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo: Keberadaan TKA China Memperparah Ekonomi Masyarakat Ditanah Air

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo/Net


Jakarta,PESISIRNEWS.COM -Dewan pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo menyambut baikKetegasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak rencana kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China.


BACA JUGA :Antisipasi-Penyebaran-Covid-19--Kapolres-Inhil-Laksanakan-Imbauan-Maklumat-Kapolri


Dikutip dari rmol.id, Menurut Anton Tabah, keberadaan TKA asal China justru akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat Tanah Air yang kini dihantam wabah virus corona (Covid-19).


BACA JUGA ;Melalui-Yayasan-Dwipa-Abadi-PT-Pulau-Sambu-Group-Membagikan-14-000-Roti-Kaleng-


"TKA China akan timbulkan jumlah pengangguran meningkat, juga ekonomi akan semakin ambyar. Belum lagi rakyat diperketat dengan penutupan moda transportasi dalam negeri, tapi penerbangan dari China terus dibuka.


Maunya rezim ini apa?" kata Anton Tabah Digdoyo saat dihubungi redaksi, Minggu (10/5).


BACA JUGA :Luhut-Binsar-Panjaitan-Beberkan-Lockdown-Tampa-Vaksin-Jadi-Pemerintah-Memilih-PSBB


Sejauh ini, pengurus pusat MUI ini juga menilai sikap pemerintah Indonesia tak tegas dan kerap kali berubah-ubah dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemik Covid-19.


Sebut saja soal awal mula masuknya virus corona. Pemerintah sejak awal ngotot wabah Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia karena iklim di Tanah Air tak cocok dengan karakteristik virus tersebut.


"Semua pihak nilai pemerintah ini mencla-mencle. Sejak awal tak mau jujur bahkan bohong. (sempat menyebut) wabah corona tidak masuk Indonesia dengan argumen yang dibuat-buat.


BACA JUGA :Sejumlah-Lembaga-Memprediksi-Akhir-Pandemi-Penyebaran-Virus-Corona-di-Indonesia


Baru mulai Maret, Indonesia akui ada wabah setelah korban berjatuhan," kritiknya.


Ketidakkonsistenann pemerintah makin terlihat saat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).


Dalam penerapannya, kata Anton Tabah, seharusnya pemerintah menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Namun, jelasnya, yang terjadi tidak demikian. "Sesuai UU, tanggung jawab pemerintah pusat, bukan Pemda. Ini juga tidak dipenuhi. Apa ini tidak mencla mencle?"tandasnya(p)..



Penulis: pesisirnews.com

loading...