JAKARTA,PESISIRNEWS.COM-Dalam 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah Indonesia naik Rp 1.809 triliun. Data terakhir Kementerian Keuangan, utang pemerintah di akhir 2018 mencapai Rp 4.418 triliun.
Kondisi ini mendapat respon dari ekonom Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo. Dia menegaskan, Prabowo bakal memangkas utang jika mendapat mandat sebagai kepala negara.
"Pertama tentu penerbitan obligasi maupun penarikan utang bilateral dan multilateral akan kita kurangi. Itu langkah yang pertama. Otomatis harus dikurangi," ungkapnya di Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Lebih lanjut, dia menilai bahwa utang RI dari dari sisi debt ratio, memang masih kecil. Secara teori ekonomi, menurutnya masih relatif aman. Meski demikian, dia prihatin dengan kenyataan bahwa pembayaran utang itu memakan porsi APBN yang besar.
"2017 kalau nggak salah anggaran pembayaran utang kita di atas Rp 500 triliun. Anggaran untuk infrastruktur itu hanya Rp 400 triliun. Artinya apa? Untuk membayar utang itu angkanya Rp 100 triliun lebih besar dari infrastruktur," urainya.
Padahal, masih kata Drajat, infrastruktur merupakan hal yang selama ini dibangga-banggakan Jokowi. Namun, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur justru kalah besar dibandingkan kebutuhan untuk pembayaran utang.
"Jadi yang membuat utang ini menjadi masalah adalah karena dia memakan porsi yang terlalu besar di APBN. Kenapa demikian, karena tax ratio kita masih kecil. Jadi solusinya, kuncinya memang di tax ratio," tandas politisi PAN itu.
Ke depan, Prabowo-Sandi ingin menekan angka defisit neraca perdagangan. Sejalan dengan itu, pihaknya bakal menggenjot penerimaan negara.
"Kalau penerimaan tidak kita genjot kita harus lihat dari sisi belanjanya. Harus kita sisir lagi. Kan sekarang banyak sekali belanja yang nggak efisien. Belanja infrastruktur lihat saja kan banyak yang nggak efisien. Ada lagi beberapa belanja lain," bebernya.
Menurutnya, untuk membangun infrastruktur jalan di Indonesia, saat ini kebutuhan anggaran jika dibandingkan dengan negara maju bisa mencapai dua kali lipat. Karena itu, pos anggaran infrastruktur akan dialihkan kepada alokasi kebutuhan belanja lain.
"Karena dalam konteks stabilitas fiskal itu kita harus lakukan penyisiran ulang dalam belanja negara. Enggak [dipangkas], kita sisir, realokasi. Infrastruktur mungkin akan kita rasionalisasi," tuturnya.
Lantas, berapa target pemangkasan utang yang dipatok Prabowo-Sandi? Sayangnya, Drajat tak ingin gegabah menyebut angka. Dia menegaskan, masih akan mematangkan perhitungan sebelum dibeberkan ke publik.
"Tapi yang jelas komitmennya adalah mengurangi utang. Harus kita itung sesuai dengan proyeksi pertumbuhan dunia. Karena lembaga-lembaga dunia mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan turun untuk 2019. Sehingga basenya kita akan jadi lebih rendah, akan kita itung ulang. Angka pastinya kita akan hitung ulang," pungkasnya.
Pesisirnews.com