JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Pramono Anung Wibowo menyatakan tidak sepakat munculnya wacana pemilihan kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan di tingkat DPRD, dalam pembahasan RUU Pilkada yang tengah
berlangsung di tingkat Panja saat ini.
Menurut Pramono, pemilihan Kepala daerah di tingkat DPRD malah menunjukkan kemunduran, dari capaian Demokrasi di Indonesia saat ini.
"Pemilihan Kepala daerah di tingkat DPRD ini malah menunjukan bahwa kita kembali kejaman jadul," ujar Pramono Anung di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (8/09/14).
Pramono mengatakan, bahwa kedaulatan ditangan rakyat itu merupakan hal yang melahirkan pemimpin-pemimpin dari semua partai yang belul-betul merakyat dan terbukti
mempunyai kinerja yang baik.
"Sebagai contoh Jokowi, Risma, Ridwan Kamil dan Ahok ampir semua partai mempunyai tokoh yang kemudian dilahirkan dari rakyatnya. Sehingga kalau pemilihan Kepala
Daerah itu akan dikembalikan dengan sistem dipilih oleh dprd, ini menunjukan kemunduran," ujarnya.
Menurut Pramono, wacana pemilihan Kepala Daerah ditingkat DPRD ini, selain merupakan kemunduran , juga membahayakan pembangunan demokrasi itu sendiri, yang
sebenarnya saat ini capaiannya sudah membaik.
Kalau alasannya itu dilakukan, untuk mencegah praktek politik uang, karena selama ini Pilkada langsung telah menyebabkan biaya politik tinggi dan lahirkan kepala daerah yang korup, kata Pramono, bukan semata kesalahan sistem
pemilu yang dibuat. Tetapi lebih pada mental yang harus diperbaiki dan fungsi pengawasan yang kuat.
"Sehingga keinginan ini sebenarnya bisa merusak sistem demokrasi kita dalam jangka panjang. Karena kalau alasannya pragmatisme dan politik uang kita atur dengan menabrak aturan main yang ada sehingga tidak bisa
kemudian money politik itu merajalela," ujarnya.
Tapi apapun dalam neggara yang begitu luas multi kultur multi etnik, kata Pramono, solusi untuk pemilihan langsung itu sudah menjadi kehendak rakyat. Karena ia yakin rakyat akan mencatat partai yang kemudian bolak balik
beralih sistem hanya semata-semata untuk kepentingan politik jangka pendek.
"Jadi menurut saya pemilihan tidak langsung katanya dapat menghemat anggaran, ya belum tentu juga. Contohnya yang paling ekstrim Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI, dan
ketika beliau menjadi Walkot Solo biayanya kecil sekali, termasuk waktu mengikuti Pilkada di DKI sangat kecil karena saya tau pendanaannya," ujarnya.
Y. Charles
Penulis:
