JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan beberapa kepala kepolisian daerah melarang aparatnya main Pokemon Go dengan alasan yang berbeda-beda.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menghimbau aparatur negara tidak bermain game virtual apapun di lingkungan kantor.
Di pesan Twitter (18/7/2016), Yuddy Chrisnandi menyebut alasannya adalah keamanan dan kerahasiaan instansi.
Sementara surat edaran dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang juga melarang anggota TNI AL bermain Pokemon Go, menyebutkan permainan di telepon pintar itu dapat merekonsiliasi data citra fisik untuk memetakan setiap sudut wilayah, yang berfungsi sebagai geospatial intelligence (intelijen geospasial).
Bagaimanapun Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Edi Sucipto, menjelaskan Pokemon Go sendiri masih dipelajari sampai sekarang.
"Tapi memang ada himbauan untuk tidak main Pokemon di instansi militer karena di situ terkait dengan positioning GPS, penunjukan posisi, visual gambar area," kata Edi.
"Bukan tidak boleh main Pokemon, tapi tidak boleh main Pokemon di instansi militer," tegasnya.
Namun Eddy Lim, Ketua Asosiasi Olahraga Elektronik, berpendapat kekhawatiran Pokemon Go disalahgunakan untuk kepentingan intelejensi negara lain terlalu berlebihan.
"Itu mungkin. Pada saat dia ada di lokasi dia foto terus dikirim ke sana itu sebenarnya sama saja kayak kirim data. Tapi bukan berarti Pokemon Go dibuat karena ada tujuan seperti itu," kata Eddy Lim.
"Yang ditakutkan sebenarnya kan apakah waktu dia lagi uber-uber dengan Pokemon itu datanya dikirim ke server atau tidak. Itu memang bisa dilakukan tapi apakah dilakukan oleh game Pokemon, itu tanya ke pembuatnya."
Eddy menambahkan setiap teknologi dapat berisiko digunakan untuk kepentingan intelijen.
"Bukan hanya di Pokemon Go, kalau perlu handphone-nya jangan dipakai juga. Karena di handphone ada GPS, dan secara tak langsung juga bisa (data diambil)."
Pokemon Go juga dilarang oleh beberapa kepala kepolisian daerah dengan alasan kontra produktif.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono, melarang anggotanya bermain Pokemon Go karena khawatir mengganggu pelayanan masyarakat.
Sementara Kapolres Sleman, AKB Yuliyanto, berkata tidak pantas jika polisi bermain game disaat jam kerja.
Di Indonesia, Pokemon Go belum dirilis, namun banyak yang mengunduh aplikasi ini melalui situs-situs teknologi dan game.
Di beberapa negara Pokemon Go juga dianggap menimbulkan masalah, dan Mesir sudah melarangnya karena dianggap membahayakan keamanan nasional.
Sementara di Amerika Serikat dua orang yang main Pokemon Go hingga larut malam di dalam mobil ditembak oleh seorang penjaga rumah karena sempat dicurigai sebagai pencuri. (bbc)
Penulis:
