Jakarta,PESISIRNEWS.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jakarta Bersuara mengkritik sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan Covid-19.
Dilansir dari pojoksatu, Mereka menilai kebijakan itu kurang tepat dan cenderung bernuansa politis ketimbang solutif.
BACA JUGA :Bupati-Kampar-Tinjau-Rencana-Lokasi-Isolasi-di-Taman-Rekreasi-Stanum
Aliansi yang diklaim terdiri dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), BEM Uhamka, Kalbis Institute, BEM Jayabaya, BEM Esa Unggul, BEM Trilogi dan BEM Stikes Binawan itu menggelar konferensi pers terkait virus corona bertajuk "Lockdown Solusi atau Politisasi" di MM Juice, Cikajang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/4).
BACA JUGA :16-Orang-Ditetapkan-Tersangkah-Karena-Keluyuran-dan-Tidak-Mengikuti-Imbauan-Pemerintah-Untuk-Tetap-Dirumah
Kebijakan yang disoroti adalah mengenai permintaan karantina wilayah atau lockdown lokal yang mereka nilai sebagai langkah terburu-buru tanpa melihat dampak lanjutannya.
Paling vokal adalah Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) periode 2018 hingga 2019, Dheden Pratama.
[ADSENSE]
Dia dengan keras mengkritik kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker sebagai kebutuhan utama pencegahan penyebaran Covid-19.
Dheden juga mengkritik harga alat kesehatan di Pasar Pramuka yang dijual dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal.
Seperti APD yang biasa dijual Rp 80 ribu, katanya berubah jadi Rp 450 ribu, begitujuga thermometer dari Rp 150 jadi Rp 1,5 juta.
Namun kini, sorot publik tertuju pada surat dari BEM UMJ tentang klarifikasi keterlibatan mereka dalam aliansi tersebut.
[[MGID]
Sebuah surat beredar dengan tanda tangan Presiden Mahasiswa UMJ Mujiono Koesnanda meluruskan bahwa mereka adalah BEM UMJ periode 2020/2021 yang masih aktif.
Mereka ingin mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aliansi BEM DKI Jakarta ke internal BEM UMJ yang masih aktif.
"Tidak adanya bentuk koordinasi terhadap kampus yang bersangkutan dengan aliansi BEM DKI Jakarta tersebut," lanjut surat tersebut.
Mereka juga sangat menyayangkan narasi-narasi yang dibangun oleh aliansi tersebut dikarenakan tidak adanya pengkajian sebelumnya.
Terakhir mereka mengimbau kepada seluruh stakeholder dan mahasiswa UMJ untuk lebih jeli menelaah segala bentuk media informasi agar tidak terprovokasi.
Bukan hanya itu, kini klarifikasi juga datang dari BEM Universitas Esa Unggul.
"Kami selaku BEM Universitas Esa Unggul memberikan klarifikasi, kami tidak tergabung dalam aliansi BEM DKI Jakarta," tegas sebuah surat dengan tanda tangan Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul Rachmat Efendi.
Dalam surat itu, Rachmat juga meluruskan bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh Aliansi BEM DKI Jakarta kepada BEM Universitas Esa Unggul dalam hal apapun.
Sementara oknum yang mengaku mewakili BEM Universitas Esa Unggul adalah bukan merupakan bagian dari BEM Universitas Esa Unggul.
[ADNOW]
"Kami juga menolak dengan tegas narasi yang dimunculkan oleh Aliansi BEM DKI Jakarta tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan kajian komprehensif," tegas Rachmat.
Lebih lanjut, dia mengimbau kepada seluruh civitas akademika Universitas Esa Unggul agar tidak terprovokasi dengan pemberitaan yang ada.(***).
pesisirnews.com