Para karyawan ini melakukan aksi demo,dikarenakan selain belum di berikan gaji selama tiga bulan berturut turut,para pedemo meminta pihak perusahaan adil dalam menggaji karyawannya, sebab ada tebang pilih antara karyawan di kebun dengan karyawan yang bekerja di PKS, padahal mereka sama-sama mencari makan.
BACA JUGA :Eksekusi-lahan-seluas-3-323-Ha-ditunda-untuk-menghindari-konflik
Salah seorang karyawan kepada awak media saat melakukan aksi damai mengaku tidak menerima gaji sejak Oktober 2019, namun mereka sangat menyayangkan sikap perusahaan yang membedakan antara karyawan PKS dengan karyawan yang bertugas di kebun.
"Kami merasa dianak tirikan oleh perusahaan, padahal kami juga bekerja di kebun, tapi entah alasan apa, pihak perusahaan membedakan kami pekerja kebun dengan karyawan yang ada di PKS," bebernya.
Selain menuntut gaji selama tiga bulan berturut-turut, puluhan karyawan itu juga meminta perusahaan untuk melakukan pembayaran hak mereka mulai dari THR hingga dengan jasa piket memadamkan api pada tahun 2019 silam saat terjadi kebakaran di lahan PT SSS.
"Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan kami saat ini, tentunya mengenai kewajiban perusahaan yang belum terealisasikan. Diantaranya gaji pokok, gaji piket pemadaman api sebesar, biaya piket Natal dan piket Lebaran 2019, selain itu juga ada iuran BPJS ketenagakerjaan," ujar Rusli yang menjadi koordinator lapangan aksi damai tersebut.
Karyawan tidak lama melakukan aksi, masa yang terdiri sekitar 50 orang karyawan itu akhirnya diajak untuk bernegoisasi oleh pihak management perusahaan, dimana perusahaan meminta waktu hingga 3 Februari mendatang untuk melunasi hutang kepada karyawan.
[ADNOW]
Para karyawan juga sepakat menunggu perusahaan menunaikan kewajibannya tersebut dengan catatan waktu yang telah ditetapkan. "Jika janji perusahan tidak ditepati sesuai dengan waktu itu, maka kita akan turun dengan jumlah masa yang lebih besar lagi, anak istri akan kita libatkan dalam aksi kedepan," kecam salah seorang karyawan.
[MGID]
Disisi lain, Direksi PT SSS yang diwakili Dwi Tjipto Dharmonomengaku keterlambatan pembayaran gaji dan hak hak karyawan tersebut dikarenakan adanya kendala di internal perusahaan. "Kita bertanggung-jawab, hak-hak karyawan sesegera mungkin akan kita bayarkan," pungkasnya. ( Dav )
pesisirnews.com