JAKARTA (Pesisirnews.com) - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan besar, khususnya bagi negara-negara berkembang. Menyikapi berbagai tantangan terkait SDM, Pemerintah Indonesia menyusun dua strategi pengembangan SDM.
Strategi Pemerintah di jangka pendek adalah melalui program pelatihan berdurasi pendek dan berskala masif seperti Program Kartu Prakerja. Sedangkan strategi jangka panjang, akan ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TVET).
Terkait dengan strategi Jangka pendek, Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 menginisiasi Program Kartu Prakerja guna mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian bantuan pelatihan meliputi skilling, upskilling, dan reskilling.
“Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 telah mengembangkan misi gandanya. Selain untuk peningkatan kompetensi, (Kartu Prakerja) juga menjadi bantuan sosial. Namun demikian, mulai tahun 2023 Program Kartu Prakerja akan kembali ke skema normal, yang berfokus kepada peningkatan kompetensi melalui pelatihan offline, online, dan hybrid, sejalan dengan pasar kerja,†tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat membuka secara resmi Study Visit National Social Protection Council (NSPC) - Ministry of Economy and Finance Kingdom of Cambodia, di Jakarta, Senin (6/3).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan K/L sektor. Hal ini tentu dengan adanya pertimbangan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan inovasi baru dan berkaitan erat dengan perekonomian. Selain itu, demand dan supply Program Kartu Prakerja berasal dari lintas K/L terkait.
Program Kartu Prakerja mengusung inovasi dengan pendekatan sistem yang end to end digital. Sehingga dalam waktu 3 tahun Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat dan dampak positif secara masif kepada 16,4 juta orang penerima di 514 Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja telah menjadi Program Government to Person (G2P) yang paling masif di Indonesia.
Program Kartu Prakerja juga turut membangun ekosistem pelatihan berbasis public-private partnership yang menghubungkan supply dan demand, yang turut melibatkan berbagai platform digital, mitra pembayaran, job portal dan Universitas sebagai Lembaga asesmen dan pemantauan.
