PESISIRNEWS.COM, PONTIANAK - Majelis Adat Dayak Nasional menyatakan sikap, menolak kehadiran organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di bumi Kalimantan. Karena itu mereka juga mendukung sikap Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis MH yang bersikap tegas memulangkan warga eks Gafatar dari wilayahnya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Yakobus Kumis kepada SP, beberapa waktu yang lalu. Menurut dia, pernyataan sikap tersebut adalah hasil dari pertemuan Majelis Adat Dayak Nasional yang berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, dalam pertemuan itu juga diputuskan dengan tegas bahwa menolak kehadiran warga eks Gafatar di bumi Kalimantan dalam bentuk apapun. Karena Gafatar jelas merupakan salah satu organisasi terlarang dan bertentangan dengan Pancasila.
Yakobus melanjutkan, karena belum ada sikap tegas Pemerintah, sampai saat ini warga eks Gaftar tetap berkembang. Menurutnyam, dikhawatirkan nantinya akan menjadi “bom waktu” yang dapat memicu terjadinya konflik dan kerusuhan di Pulau Kalimantan.
“Majelis Adat Dayak Nasional juga siap mengawal setiap kebijakan Gubernur Kalbar dan siap menghadapi gugatan yang dilakukan eks Gafatar. Kami juga siap melawan ancaman dari pihak manapun yang menyampaikan kritik terhadap pemulangan warga eks Gafatar,” tegas Yakobus.
Pihak Majelis Adat Dayak Nasional meminta Pemerintah Pusat, TNI dan Polri untuk mengusut dengan tuntas siapa pelaku atau otak dibalik eksodusnya warga anggota eks Gafatar ke Kalimantan. Selain itu juga meminta agar hukum ditegakkan terhadap ormas yang menganut paham radikal atau ormas yang menyimpang dari Pancasila.
Sbebelumnya, ratusan warga dari Kabupaten Mempawah melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Provinsi Kalbar menolak rencana Pemerintah Pusat melaksanakan program transmigrasi ke Kalbar bagi warga eks Gafatar.
Mereka beralasan, jika warga eks Gafatar dikembalikan ke Kalbar maka hal itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat.Hal itu dikatakan Muhammad Hatta koordinator aksi unjuk rasa, kemarin.
“Ideologi atau paham yang dianut mereka sudah sangat meresahkan masyarakat. Sehingga perlu diantisipasi dan diwaspadai sehingga tidak menimbulkan satu keresahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Muhammad Hatta menambahkan, jika alasan warga eks Gafatar transmigrasi untuk mengembangkan bidang pertanian, Kalbar tidaklah cocok. Sebab lahan di Kalbar adalah lahan gambut yang cukup dalam.
“Jadi alangkah lebih baik mereka mengembangkan pertanian di daerah Jawa dan Sumatera maupun di daerah lain di Indonesia. Jadi asalan untuk mengembangkan pertanian adalah alas an yang tidak masuk akal,” katanya.
Cari berita Terkait lainnya. Silahkan Klik DISINI / DISINI
Sumber: beritasatu.com
