Dr. Ilham A. Habibie, MBA, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
(Pesisirnews.com) - Pada Mei 2021 silam, Presiden Joko Widodo mengeluhkan tentang ketidakakuratan data di pemerintahan. Presiden menyampaikan bahwa masih banyak kendala dalam pengelolaan data sehingga data-data pemerintahan dan data-data masyarakat yang tersedia banyak yang tidak akurat.
Dampak dari permasalahan data tersebut makin terasa ketika krisis terjadi, misalnya saja ketika awal pandemi Covid-19 masuk di Indonesia. Hampir seluruh sektor pemerintahan gagap merespon, antara lain karena kurangnya ketersediaan data yang akurat.
Salah satu masalah yang paling mengemuka ketika itu adalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran, sebagai akibat ketiadaan data yang akurat. Belum lagi masalah data tenaga medis, data fasilitas kesehatan, data ketersediaan tempat tidur rumah sakit, data ketersediaan ICU, yang makin membuat penanganan pandemi makin terasa kompleks.
Sebetulnya permasalahan data di tanah air telah ada jauh sebelum pandemi terjadi. Misalnya saja data stok beras atau data hasil panen yang seringkali berbeda antar lembaga negara, yang akhirnya menjadi polemik mengenai perlu tidaknya impor pangan dilakukan.
Permasalahan yang harus menjadi perhatian serius terlebih di era transformasi digital, di mana data dianggap sebagai sumber daya penting untuk pertumbuhan, bahkan ada pameo data is the new oil.
Kunci persaingan
Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), saat ini kurang lebih 77 persen atau sekitar 210 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, naik 35 juta pengguna dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan pengguna internet ini juga berarti semakin pesatnya pertumbuhan data.
Secara global, terjadi pertumbuhan lebih dari dua kali lipat data yang beredar di internet, dari 33 zettabytes pada tahun 2018 menjadi 79 zettabytes pada tahun 2021. Jauh melesat dibandingkan jumlah data sebelum tahun 2018.
Tren tersebut mendorong berbagai sektor berpacu memanfaatkan data agar dapat memberi nilai tambah bagi industrinya, atau bagi layanannya untuk lembaga pemerintah. GE Global Innovation Barometer menyampaikan bahwa 59% perusahaan berhasil melakukan perbaikan efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan setelah menerapkan data driven policy.
Di dunia bisnis, kekayaan data yang dimiliki dimanfaatkan oleh industri antara lain untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, membangun engagement lebih dengan pelanggan, menyediakan layanan atau produk baru yang sesuai kebutuhan pelanggan, bahkan menjadi pertimbangan untuk masuk ke sebuah bisnis baru.
Di pemerintahan, pengelolaan data yang baik juga dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan terbaik sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Di salah satu negara bagian Australia, pemerintahnya mengumpulkan dan menganalisis sekitar 187 juta data pajak tanah, termasuk di dalamnya data pajak tertunggak, untuk menemukan pola dan permasalahan dalam pengumpulan pajak tanah. Kebijakan yang diambil berdasarkan hasil analisis tersebut terbukti berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan akhirnya meningkatkan capaian pembayaran pajak tanah.
Memperhatikan tren tersebut, inisiatif data driven government, di mana berbagai kebijakan selalu berbasiskan data yang tepat, harus menjadi arus utama di Indonesia sebagai kunci persaingan di masa kini dan masa depan.
