Politik

Presiden Jokowi Bertemu Lima Ketum Partai, Pengamat: Bakal Dukung Salah Satu Jadi Capres


Presiden Jokowi Bertemu Lima Ketum Partai, Pengamat: Bakal Dukung Salah Satu Jadi Capres

Presiden Jokowi dan lima ketum parpol di markas PAN. (Merdeka/Ist)

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan lima ketua umum (Ketum) partai pendukung pemerintah yang digelar di tengah acara Silaturahim Ramadhan di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4).

Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Pertemuan itu disebut membuka peluang terbentuknya koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, serta PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) Gerindra-PKB.

Pengamat politik Ujang Komarudin melihat Presiden Jokowi menjadi king maker dari koalisi besar ini. Jokowi yang bakal memberikan endorse kepada salah satu tokoh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

"Jokowi sebagai king maker di situ, di mana dia sebagai pihak yang meng-endorse koalisi tersebut untuk mencari capres dan cawapres," ujar Ujang kepada wartawan, dikutip Senin (3/4).

Ujang melihat, Jokowi menginisiasi koalisi besar ini untuk menghadapi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Serta PDI Perjuangan yang belum juga menentukan sikap terkait Pilpres 2024.

"Apa tujuannya? Ya bisa jadi untuk mengadang kekuatan Koalisi Perubahan dan sekaligus untuk mengalahkan PDIP karena PDIP kan tidak bergabung," ujarnya.

Sementara, soal calon presiden yang paling berpeluang diusung koalisi besar ini adalah Prabowo Subianto. Salah satu alasannya adalah elektabilitas tinggi. Ganjar Pranowo dinilai bukan lagi pilihan Jokowi karena menolak timnas Israel hadir di Piala Dunia U-20.

"Kalau Ganjar kayaknya tidak ya. kelihatannya menurut Pak Jokowi sudah mengkhianati Jokowi dengan menolak Timnas Israel U-20, sehingga Jokowi merasa tertampar karena kepala daerah menolak," ujar Ujang.

Halaman :
Penulis:

Editor: Anjar