PESISIRNEWS.COM, TAMBANG - Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tarai Bangun, Iskandar Halim Munte mengaku belum menerima laporan tertulis kepala desa terkait persoalan pembagian raskin yang kini berpolemik di desa tersebut.
"Sesuai UU nomor 6 tahun 2014, setiap pekerjaan kepala desa diberikan keterangan kepada BPD. Kami belum menerima laporan secara tertulis, namun secara lisan ada disampaikan," ungkap Iskandar melalui selulernya kepada redaksi datariau.com, Selasa (17/5/2016).
Dikatakan Iskandar, terkait apa yang disampaikan seorang Ketua RT yang mempertanyakan peran BPD, dia menjelaskan bahwa BPD akan menindaklanjuti persoalan tersebut ketika telah ada laporan dari Kades.
"Saya telepon Andra (kepala desa) ternyata insentif itu sudah dibayarkan. Yang memenuhi persyaratan dibagikan, dibayarkan bendahara," kata Iskandar.
Harusnya, kata Iskandar, Ketua RT hadir dalam setiap rapat musyawarah desa sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Karena rapat yang digagas BPD pada Ahad 15 Mei 2016 kemarin, hanya separuh ketua RT yang hadir.
"Kami berharap pemerintahan desa itu, yang diminta melengkapi persyaratan harusnya dilengkapi karena menyangkut orang banyak," tuturnya.
Sebelumnya, beberapa ketua RT saat dikonfirmasi tim datariau.com mengaku sudah melengkapi syarat yang diminta desa, namun belum menerima insentif dan raskin yang dijanjikan. Padahal raskin sudah menumpuk di gudang desa sebanyak 23 ton.
Seorang Ketua RT di Dusun 2 yang meminta namanya tidak disebutkan, saat berbincang Selasa pagi, juga mengaku sudah melengkapi data, namun insentif belum diterimanya. Dia pun sudah tidak kuat setiap hari dipertanyakan warga kapan raskin dibagikan, padahal KK warga sudah diambil. (rik)
Penulis:
